 |
| Menu MBG kelas 1-3 (kiri) dan kelas 4-6 (kanan). |
inijabar.com, Kota Bekasi - Dugaan ketidaklayakan konsumsi sejumlah bahan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bintara II, Bekasi Barat, Kota Bekasi, mencuat ke permukaan.
Salah satu orang tua murid mengungkapkan, pembagian makanan dilakukan secara rapel selama enam hari sekaligus, yakni untuk periode 23 hingga 28 Februari 2026 kemarin, dan sebagian isinya dilaporkan sudah berbau serta kurang layak dikonsumsi.
Wanita ini yang enggan disebutkan namanya itu menyatakan, informasi soal sistem rapel memang telah disampaikan sebelumnya oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, alasan teknis di balik keputusan tersebut tidak dijelaskan secara rinci kepada pihak sekolah maupun orang tua siswa.
"Memang sudah diinformasikan akan dirapel selama enam hari, tetapi kami tidak mengetahui secara pasti apa alasannya," ujarnya kepada wartawan, Senin (2/3/2026).
Menurut informasi yang diterima, paket makanan yang diterima siswa diduga berasal dari dapur milik Yayasan Kasih Persada Nusantara, yang berlokasi di kawasan Kalimalang, Bintara Jaya, Bekasi Barat.
Selama bulan Ramadan, menu yang dibagikan terbagi berdasarkan jenjang kelas. Siswa kelas 1 hingga 3 diduga menerima satu bungkus biskuit merek Hatari 245 gram, dua buah pisang yang sebagian dilaporkan dalam kondisi tidak segar, dua butir telur rebus yang disebut sudah berbau, dua kotak susu Ultra Milk 125 ml, serta tiga buah kurma.
Sementara itu, siswa kelas 4 hingga 6 dilaporkan menerima paket yang sedikit berbeda: satu bungkus biskuit Hatari 245 gram, dua bungkus Energen Sereal 32 gram, dua buah pisang, dua butir telur rebus, satu kaleng kornet merek Kornetku 340 gram, satu kotak susu Ultra Milk 125 ml, dan tiga buah kurma.
Belum dapat dikonfirmasi apakah kondisi bahan makanan tersebut merupakan akibat langsung dari sistem rapel distribusi, atau faktor penyebab lain seperti penyimpanan dan pengemasan.
Orang tua siswa tersebut menegaskan, orang tua siswa tidak bermaksud menyudutkan siapa pun. Ia hanya mendorong adanya evaluasi menyeluruh, agar hak anak atas makanan bergizi benar-benar dapat terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kami hanya ingin memastikan hak anak-anak, untuk mendapatkan makanan bergizi benar-benar terpenuhi sesuai standar yang sudah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional," tegasnya.
Ia berharap instansi terkait, baik di tingkat kecamatan maupun Pemerintah Kota Bekasi, segera turun tangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di wilayah tersebut. (Pandu)
