 |
| Foto: BMB |
inijabar.com, Kota Bekasi - Bau tak sedap dari dugaan korupsi dividen kerja sama antara dan kian menyengat. Angka kerugian yang disebut-sebut mencapai Rp278 miliar bukan sekadar statistik, ia menjadi simbol retaknya integritas birokrasi lokal dan menguatnya dugaan permainan elit dalam tata kelola energi daerah.
Barisan Muda Bekasi (BMB) memilih tidak lagi bermain di wilayah abu-abu. Mereka melontarkan mosi tidak percaya, sebuah langkah politik moral terhadap penanganan kasus yang dinilai lamban dan berpotensi “diamankan”.
Dalam narasi mereka, ini bukan sekadar kasus korupsi biasa, melainkan potret “patologi birokrasi” yang sudah mengakar.
Ahmad Khalid dari BMB menyebut bahwa indikasi korupsi dalam pengelolaan dividen ini harus dibuka seterang-terangnya. Pernyataan itu bukan tanpa dasar.
Sejumlah temuan sebelumnya, termasuk catatan , pernah menyinggung persoalan tata kelola kerja sama migas daerah yang rawan penyimpangan jika tidak diawasi ketat sejak tahap perencanaan.
Namun yang membuat kasus ini semakin panas adalah eskalasi tudingan. Ketua BMB, Juhartono, secara terbuka menduga adanya keterlibatan pucuk pimpinan daerah sebuah tuduhan serius yang, jika tak dibuktikan, bisa menjadi bumerang, namun jika benar, akan mengguncang fondasi politik lokal di Kota Bekasi.
Di titik ini, publik dihadapkan pada dua kemungkinan: apakah ini benar-benar mega korupsi dengan pola persekongkolan elit, atau sekadar akumulasi buruknya tata kelola yang kemudian dipolitisasi? Sayangnya, lambannya proses di justru mempertebal kecurigaan.
Desakan pun diarahkan lebih tinggi. Nama dan ditarik masuk sebagai simbol harapan terakhir bahwa hukum tidak boleh tunduk pada tekanan kekuasaan lokal.
"Rencana aksi demonstrasi yang akan digelar Senin menjadi klimaks dari akumulasi kekecewaan ini. Tiga titik Kejari, kantor PD Migas, hingga Kejagung dipilih bukan sekadar lokasi, tetapi simbol hukum, pelaku, dan pengadil,"kata Juhartono dalam rilisnya. Sabtu (25/4/2026)
Yang jelas, kasus ini telah melampaui angka Rp278 miliar. Ia berubah menjadi ujian serius: apakah Bekasi sedang menghadapi krisis integritas, atau justru momentum untuk membersihkan diri dari bayang-bayang oligarki lokal.
Satu hal pasti ketika mosi tidak percaya sudah dilayangkan, kepercayaan publik tidak lagi berada di titik aman. Kini, semua mata tertuju pada siapa yang berani membuktikan: ini skandal, atau sekadar tuduhan tanpa akhir.(*)
