 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Subang- Kabupaten Subang pada tanggal 5 April 2026 memasuki usia ke 78 menghadapi paradoks pembangunan. Di satu sisi, arus investasi terus mengalir seiring pengembangan kawasan industri dan kedekatan dengan Pelabuhan Patimban.
Namun di sisi lain, pemerataan kesejahteraan bagi pelaku ekonomi kecil hingga kualitas layanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah.
APBD Subang dipatok Rp3 trilyun lebih di tahun 2026 dengan asumsi dari PAD Rp 1 Trilyun dan Transfer Rp 2 Trilyun. Kondisi ini turun jika dibandingkan dengan APBD tahun 2025 senilai Rp3.128 Trilyun.
Dari sisi ekonomi makro, Subang menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Masuknya investor di sektor manufaktur, logistik, dan industri turunan otomotif memperkuat struktur ekonomi daerah.
Kawasan industri baru membuka peluang peningkatan pendapatan daerah serta serapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Sayangnya, geliat tersebut belum sepenuhnya dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah pelaku usaha lokal mengeluhkan minimnya keterlibatan dalam rantai pasok industri besar.
Ketimpangan akses permodalan, digitalisasi, serta keterbatasan kapasitas produksi membuat UMKM sulit naik kelas di tengah ekspansi industri.
Di sektor pendidikan, tantangan masih berkutat pada pemerataan kualitas. Wilayah perkotaan relatif lebih maju dibanding desa-desa terpencil.
Infrastruktur sekolah, distribusi tenaga pengajar, serta akses pendidikan vokasi berbasis industri dinilai belum optimal untuk menjawab kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
Sementara itu, layanan kesehatan menunjukkan perbaikan, namun belum merata. Fasilitas kesehatan di pusat kota lebih memadai dibanding wilayah pedesaan. Akses terhadap tenaga medis dan layanan rujukan masih menjadi kendala bagi masyarakat di daerah terpencil, terutama dalam kondisi darurat.
Dari sisi ketenagakerjaan, investasi yang masuk memang membuka lapangan kerja baru. Namun, muncul kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja lokal.
Banyak perusahaan masih mengandalkan tenaga kerja dari luar daerah karena dianggap lebih siap secara keterampilan. Hal ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
Persoalan klasik lainnya adalah infrastruktur dasar, terutama jalan desa. Hingga kini, masih banyak ruas jalan di wilayah pedesaan yang rusak dan belum tersentuh perbaikan optimal.
Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi lokal.
Momentum HUT ke-78 ini menjadi refleksi bagi Pemerintah Kabupaten Subang untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong investasi dapat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tanpa intervensi kebijakan yang inklusif, kesenjangan antara kawasan industri dan pedesaan berpotensi semakin melebar.
Ditulis oleh: Tim Redaksi
