 |
| Peserta Muscab PPP Subang melakukan walkout tak mengakui Plt Ketua PPP Subang |
inijabar.com, Subang– Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) (PPP) Kabupaten Subang yang digelar di kantor tersebut di jl.KS Tubun menuai polemik serius.
19 PAC melakukan walkout dan secara terbuka melayangkan kritik tajam, menilai proses Muscab sarat intervensi dan tidak berjalan sesuai prosedur organisasi.
Sorotan utama muncul setelah adanya pergantian kepemimpinan dari ketua definitif ke pelaksana tugas (Plt) menjelang pelaksanaan Muscab. Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait legitimasi dan arah kebijakan partai ke depan.
Ketua PAC Blanakan, Fajar Adi Nugraha mengungkapkan keraguannya terhadap hasil Muscab yang tengah berlangsung.
“Sekarang Muscab, tapi apakah hasilnya akan bertahan? Bisa saja nanti kembali di-plt-kan. Ini yang jadi pertanyaan kami, PPP mau dibawa ke mana?” ujarnya.
Fajar juga menegaskan bahwa secara sah, posisi Ketua DPC PPP Subang masih dipegang oleh Oom Abdurachman Namun, ia menyayangkan adanya keputusan pemberhentian dan penunjukan sebagai Plt Ketua untuk menyelenggarakan Muscab.
Menurutnya, langkah tersebut menimbulkan ketidakpastian serta berpotensi merusak tatanan demokrasi internal partai.
Protes Meluas: Dinilai Langgar Prosedur
Kritik serupa juga disampaikan Ketua PAC Tanjungsiang Acep Nurhidayat bahwa pelaksanaan Muscab dinilai tidak transparan dan melanggar prosedur, terutama terkait undangan resmi kepada peserta.
“Ketika ada Muscab, surat juga tidak ada secara resmi. Kami hanya dihubungi lewat telepon secara mendadak. Ini kurang baik untuk organisasi sebesar PPP,” tegas Acep.
Tak hanya itu, Acep juga menilai Muscab kali ini terlalu kental dengan campur tangan pengurus tingkat atas, sehingga mengaburkan prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam tubuh partai.
Dinilai Sarat Intervensi Pusat
Acep kembali menambahkan bahwa sebagai kader muda, dirinya bergabung dengan PPP untuk belajar demokrasi. Namun realita yang dihadapi justru berbeda jauh dari harapan.
“Sebagai generasi muda PPP, saya masuk partai untuk belajar demokrasi. Tapi hari ini, ketika semua ditentukan oleh pusat dan DPW, di mana letak demokrasi itu?” ujarnya.
Ia menilai bahwa dominasi keputusan dari tingkat pusat dan wilayah (DPW) telah mengurangi peran kader di tingkat cabang, sehingga Muscab terkesan hanya formalitas belaka.
Arah PPP Dipertanyakan
Polemik ini memperlihatkan adanya kegelisahan di internal PPP Subang terkait arah kepemimpinan dan konsistensi organisasi. Pergantian kepemimpinan secara tiba-tiba serta dugaan pelanggaran prosedur dinilai dapat berdampak pada soliditas partai ke depan.
Sejumlah kader berharap agar DPP dan DPW segera memberikan klarifikasi serta memastikan bahwa setiap proses organisasi berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi internal.
Jika tidak segera diselesaikan, polemik ini berpotensi memperdalam konflik internal dan menurunkan kepercayaan kader terhadap kepemimpinan partai.(*)
