 |
| Foto: Pasca kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur |
inijabar.com, Kota Bekasi- Peristiwa kecelakaan kereta api di kawasan yang merenggut 16 korban jiwa dan menyebabkan sekitar 80 orang harus dirawat di sejumlah rumah sakit menjadi duka mendalam bagi masyarakat Kota Bekasi.
Di tengah situasi krisis tersebut, perhatian publik tak hanya tertuju pada penanganan korban, tetapi juga pada respons kepemimpinan Wali Kota Bekasi, .
Lemahnya Komunikasi Publik di Tengah Krisis
Dalam kondisi darurat yang menuntut empati dan kecepatan respons, komunikasi publik menjadi krusial. Namun, pernyataan yang lebih menyoroti percepatan pembangunan flyover dan usulan proyek kepada dinilai kurang tepat momentum.
Alih-alih fokus pada kondisi korban dan keluarga, narasi tersebut dianggap belum menjawab kebutuhan mendesak masyarakat: kepastian biaya pengobatan, perlindungan anak korban, serta langkah konkret penanganan pasca-tragedi.
Minim Aksi Kemanusiaan dari Tri Adhianto
Sorotan lain muncul dari perbandingan dengan langkah cepat yang diambil oleh Gubernur Jabar. Ia secara langsung memberikan bantuan kepada keluarga korban meninggal dan korban luka.
Sementara itu, Tri Adhianto selaku walikota dinilai belum menunjukkan langkah nyata yang setara dalam aspek bantuan langsung kepada korban pada fase awal kejadian. Apakah karena korban mayoritas warga kabupaten Bekasi?
Fasilitas RSUD Jadi Sorotan
Kondisi fasilitas kesehatan, khususnya di rumah sakit milik pemerintah daerah, juga menjadi perhatian. Kerusakan lift di RSUD memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan layanan publik.
Kerusakaan lift di RSUD Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi itu bukan saat gubernur Jabar datang. Tapi sudah beberapa waktu lamanya kondisinya rusak dan tanpa tindakan konkrit dari jajaran RSUD maupun dari Walikota Bekasi.
Ironisnya, perbaikan justru diintervensi langsung dari Gubernur Jabar yang memberikan bantuan dana signifikan tanpa proses birokrasi panjang. Ini bukan sekedar bantuan tapi lebih pas sebagai sindiran buat walikota Bekasi agar lebih peka terhadap kondisi fasilitas publik.
Hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang pengawasan dan prioritas pemeliharaan fasilitas oleh pemerintah kota.
Persoalan Perlintasan Ampera Bekasi Timur
Titik awal tragedi di perlintasan Ampera Bekasi Timur juga mengungkap masalah keselamatan yang belum tertangani optimal. Pemasangan palang pintu manual tanpa petugas resmi dan bergantung pada penjagaan warga atau ormas menunjukkan lemahnya sistem pengamanan.
Langkah cepat kembali ditunjukkan oleh dengan mendorong pemasangan palang pintu digital berstandar keselamatan, meski membutuhkan anggaran besar.
Evaluasi Kepemimpinan di Tengah Bencana
Tragedi ini menjadi ujian nyata kepemimpinan daerah dalam merespons krisis. Publik menilai bahwa empati, kecepatan tindakan, serta fokus pada kebutuhan korban harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar wacana pembangunan jangka panjang.
Ke depan, peristiwa ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi kepala daerah Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat komunikasi krisis, kesiapan infrastruktur, serta keberpihakan terhadap keselamatan dan kesejahteraan warganya.(*)
