 |
| Bupati Garut Abdusy Syakur Amin berpotensi bersama petugas Sensus Ekonomi 2026 |
inijabar.com, Garut – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, secara resmi melepas 2.599 petugas Sensus Ekonomi 2026 tingkat Kabupaten Garut dalam apel gabungan yang digelar di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (15/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut menegaskan pentingnya kejujuran masyarakat saat memberikan data kepada petugas sensus.
Ia bahkan menyoroti fenomena sebagian warga yang diduga sengaja mengaku miskin demi mendapatkan bantuan sosial (bansos), yang menurutnya dapat merusak akurasi data pembangunan.
2.599 Petugas Sensus Ekonomi 2026 Mulai Bertugas
Sebanyak 2.599 petugas akan melaksanakan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Kabupaten Garut mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Pelepasan petugas dilakukan bersamaan dengan Apel Gabungan yang diikuti jajaran pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi tanda dimulainya proses pendataan ekonomi masyarakat yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan selama beberapa tahun ke depan.
Dalam arahannya, Abdusy Syakur Amin meminta adanya sinergi kuat antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan seluruh unsur pemerintahan daerah, mulai dari Sekretaris Daerah, camat hingga kepala desa.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat sensus ekonomi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman saat proses pendataan berlangsung.
"Barangkali tidak ada salahnya kita undang semua sambil berjalan memberikan penjelasan apa yang menjadi esensi penyelenggaraan sensus ekonomi ini, jangan sampai salah kaprah," ujarnya.
Bupati Garut Soroti Warga yang Sengaja Mengaku Miskin
Dalam sambutannya, Bupati Garut secara terbuka mengungkap kekhawatirannya terhadap praktik manipulasi data ekonomi yang dilakukan sebagian masyarakat demi memperoleh bantuan sosial.
Ia menilai kondisi tersebut dapat mengaburkan fakta sebenarnya mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dan berdampak pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya, ada kecenderungan sebagian warga berupaya masuk dalam kelompok penerima bantuan sosial dengan cara menurunkan status ekonomi saat pendataan dilakukan.
"Ini juga secara komprehensif tidak baik. Karena akan mengaburkan kondisi yang ada di sekitar kita. Saya khawatir kadang-kadang penduduk miskin kita bukan semakin berkurang bahkan semakin banyak. Bukan karena benar-benar miskin tapi ingin diakui sebagai orang miskin," tegasnya.
Data Tidak Akurat Bisa Ganggu Program Pembangunan
Abdusy Syakur menjelaskan, data ekonomi yang tidak sesuai kondisi nyata akan menyulitkan pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran.
Jika jumlah warga miskin dalam data lebih tinggi dibanding kondisi sebenarnya, maka perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi berpotensi tidak efektif.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur, terbuka, dan sesuai fakta saat petugas sensus melakukan pendataan.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting dalam menentukan arah pembangunan daerah maupun nasional.
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Momentum Penting
Sebagai agenda nasional yang hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat, baik dalam skala mikro maupun makro.
Data yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk mengukur perkembangan usaha, aktivitas ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, hingga berbagai indikator penting lainnya.
Bupati Garut juga berpesan kepada seluruh petugas sensus agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta kesabaran saat berinteraksi dengan masyarakat.
"Oleh sebab itu saya berharap para petugas, bapak ibu bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," tandasnya.(jang)
