 |
| Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi saat bertemu dengan Ketua Prodi MIP Unisma 45 Bekasi Harun Alrasyid |
inijabar.com, Kota Bekasi – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menegaskan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang dihasilkan lembaga legislatif harus didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam atau parliament scientific.
Hal tersebut disampaikan Sardi saat menerima kunjungan Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Islam "45" Bekasi (UNISMA), Harun Alrasyid, di DPRD Kota Bekasi, Kamis (18/6/2026).
Menurut Sardi, konsep parliament scientific menjadi landasan penting agar setiap kebijakan yang diambil DPRD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta memiliki dasar akademik yang kuat.
"Keputusan berbasis keilmuan atau kajian holistik maupun telaah mendalam, sehingga keputusan itu bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat," ujar Sardi.
DPRD Kota Bekasi Perkuat Kebijakan Berbasis Kajian Akademik
Politikus senior PKS tersebut menjelaskan, sinergi antara DPRD Kota Bekasi dan UNISMA diharapkan mampu memperkuat kualitas kebijakan publik, reformasi birokrasi, serta arah pembangunan daerah yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Sardi menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan legislatif dalam memberikan masukan berbasis riset dan kajian ilmiah.
"Ke depan, UNISMA sebagai kampus yang sedang menuju taraf internasional dapat menjadi partner dalam kajian dan reformasi birokrasi pemerintahan di Kota Bekasi," katanya.
Ia berharap kolaborasi tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah.
"Saya berharap kerja sama antara DPRD Kota Bekasi dengan UNISMA ini bisa lebih mengelaborasi kebijakan, keputusan dan pembangunan di Kota Bekasi," tambahnya.
UNISMA Bekasi Siap Dukung Pembangunan Kota Bekasi
Sementara itu, Harun Al-Rasyid menyambut positif gagasan penerapan parliament scientific di lingkungan DPRD Kota Bekasi. Menurutnya, keterlibatan akademisi dalam proses legislasi dan pembangunan daerah akan menghasilkan kebijakan yang lebih objektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga legislatif merupakan langkah penting untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Kerja sama ini akan meningkatkan peran universitas atau akademisi dalam setiap kebijakan dan proses pembangunan, sehingga output-nya benar-benar bermanfaat dan sesuai tata aturan yang valid berbasis keilmuan," ujar Harun.
DPRD Kota Bekasi Disebut Jadi Pionir Parliament Scientific
Harun bahkan menyebut DPRD Kota Bekasi berpotensi menjadi pelopor penerapan konsep parliament scientific di tingkat DPRD kabupaten/kota di Indonesia.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya UNISMA dalam mengembangkan inovasi pendidikan, penelitian, serta kajian sosial yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
"Dewan Kota Bekasi akan menjadi pionir dalam proses parliament scientific, karena baru DPRD Kota Bekasi yang menerapkan keilmuan ini. Hal ini sejalan dengan UNISMA yang akan melakukan inovasi pendidikan dan kajian sosial. Berkhidmat untuk kemaslahatan umat," pungkas Harun.
Kolaborasi Akademisi dan Legislatif untuk Kebijakan Berkualitas
Kerja sama antara DPRD Kota Bekasi dan UNISMA diharapkan menjadi model kolaborasi antara lembaga legislatif dan perguruan tinggi dalam penyusunan kebijakan publik. Dengan pendekatan berbasis riset dan kajian akademik, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kota Bekasi.(*)
