 |
| Bus Trans Jabodetabek |
inijabar.com, Kota Bekasi - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, langsung menjalin komunikasi dengan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyusul berkembangnya isu pencabutan subsidi bus Transjabodetabek, yang sempat memicu kekhawatiran warga, mengingat besarnya potensi kenaikan tarif jika subsidi benar-benar dihentikan.
Jika mengacu pada nilai keekonomian tanpa subsidi, tarif bus yang menjadi tumpuan kaum komuter Bekasi-Jakarta tersebut, diperkirakan bisa melonjak tajam hingga mencapai Rp 13.500 sampai Rp 15.000 per penumpang.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Gubernur Jakarta, untuk memperjelas simpang siur informasi tersebut.
Menurut Tri, Pemerintah Provinsi Jakarta memang sedang menghadapi tekanan anggaran yang cukup besar, untuk menopang pos subsidi transportasi.
"Pak Gubernur berbicara dengan saya bahwa sudah dihitung bersama Pak Sekda. Status Pak Gubernur juga menjelaskan bahwa memang tekanan terkait keuangan yang ditanggung oleh Pemerintah Jakarta tentu cukup besar," ujar Tri usai rapat paripurna DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6/2026).
Meski demikian, Tri memastikan Pemprov Jakarta tidak akan gegabah mencabut subsidi secara total. Sektor transportasi publik tetap menjadi prioritas utama, guna menekan angka kemacetan di kawasan metropolitan Jabodetabek.
"Beliau (Pramono Anung) juga masih akan melihat bahwa ada satu kebutuhan terkait dengan transportasi, bahwa memang untuk menghindari kemacetan ini juga harus didukung oleh alat transportasi yang baik," kata Tri.
Lebih lanjut, Tri mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan tersebut, Pramono Anung sangat mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat saat ini, yang dinilai belum sepenuhnya stabil.
Sebagai jalan tengah agar tidak memberatkan warga Bekasi yang bekerja di Jakarta, formula tarif baru yang disubsidi saat ini tengah digodok oleh tim teknis.
"Tentu juga harus mendukungkan juga kemampuan (warga), karena ekonomi hari ini juga dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jadi oleh karena itu, Pak Gubernur menyatakan bahwa masih dihitung (tarifnya) antara Rp 5.000 sampai Rp 6.000," tutur Tri menambahkan.
Selain membahas kepastian tarif dan subsidi operasional bus, Pemerintah Kota Bekasi juga mulai menyusun langkah strategis, untuk ikut merawat infrastruktur penunjang, seperti halte-halte Transjabodetabek yang berada di wilayah Kota Patriot.
Tri mengaku telah menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, untuk merancang konsep pembagian tugas pengelolaan aset halte tersebut, agar kondisinya tetap prima dan nyaman bagi penumpang.
"Kalau itu kan sebetulnya memang sudah berbagi tugas ya. Insya Allah nanti saya sudah minta Kepala Dinas Perhubungan untuk kemudian menyiapkan konsepnya dan tentu kan harus melalui proses penganggaran," jelas Tri.
Guna menyiasati keterbatasan APBD, Pemkot Bekasi berencana menggandeng sektor swasta, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) untuk mempercepat revitalisasi fasilitas publik tersebut.
"Yang sedang kita inisiasi adalah kita juga mengajak kepada teman-teman pengusaha yang kemudian mereka memiliki kemampuan untuk berkontribusi, untuk kemudian mereka ikut membangun dalam bentuk CSR," pungkas Tri. (Pandu)
