 |
| Ilustrasi |
SEJAK pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, pendekatan bercorak militer semakin terlihat dalam sejumlah program pemerintah. Mulai dari Retret kepala daerah, anggota legislatif, pembinaan aparatur di barak militer, hingga Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon pengurus atau manajer koperasi merah putih.
Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan publik: apakah disiplin ala militer memang menjadi solusi bagi berbagai persoalan birokrasi dan pembangunan, atau justru menjadi simbol yang lebih menonjol dibanding manfaat nyata?
Di media sosial, perdebatan berkembang. Sebagian masyarakat menilai disiplin, kepemimpinan, dan loyalitas memang penting dibentuk melalui pelatihan semi-militer. Namun tidak sedikit yang mempertanyakan relevansi metode tersebut bagi profesi yang sejatinya bergerak di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hingga pelayanan publik.
Jabatan Sipil, Mengapa Dilatih Ala Militer?
Secara konsep, militer dididik untuk menghadapi ancaman pertahanan negara dengan sistem komando yang tegas.
Sebaliknya, aparatur sipil, ekonom, pengelola koperasi, maupun pemimpin daerah dituntut memiliki kemampuan menyusun kebijakan, membangun komunikasi publik, mengelola anggaran, memahami tata kelola pemerintahan, hingga menyelesaikan konflik sosial.
Karena itu, sejumlah pengamat mempertanyakan apakah latihan baris-berbaris, pembentukan fisik, hingga pengenalan senjata memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kapasitas jabatan-jabatan sipil tersebut.
Bagi sebagian kalangan, pelatihan kepemimpinan dapat dilakukan melalui pendidikan manajemen, tata kelola, antikorupsi, pelayanan publik, dan penguatan integritas tanpa harus mengadopsi pendekatan militer secara dominan.
Anggaran Besar, Output Masih Dipertanyakan
Program retret maupun pelatihan berbasis barak tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, fasilitas pelatihan, hingga keterlibatan personel pelatih.
Di tengah kondisi fiskal yang ketat, publik mulai mempertanyakan ukuran keberhasilan program tersebut.
Apakah terdapat indikator yang jelas bahwa peserta menjadi lebih profesional, pelayanan publik meningkat, produktivitas bertambah, atau justru hanya menghasilkan seremoni dan dokumentasi kegiatan?
Pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran menjadi semakin relevan ketika manfaat program belum dapat diukur secara terbuka.
Latsarmil dan Sorotan Keselamatan Peserta
Perdebatan semakin menguat setelah muncul sejumlah insiden dalam pelaksanaan Latsarmil yang menimbulkan korban jiwa.
Peristiwa tersebut memunculkan evaluasi mengenai standar keselamatan, pengawasan kesehatan peserta, hingga kesesuaian materi pelatihan dengan tujuan program.
Bagi sebagian pihak, pembentukan karakter memang penting. Namun keselamatan peserta tetap menjadi prioritas yang tidak boleh dikompromikan.
Antara Disiplin dan Militerisasi
Bagi para pendukung kebijakan ini menilai disiplin ala militer mampu membentuk karakter, loyalitas, serta mental tangguh yang dibutuhkan aparatur negara.
Di sisi lain, beberapa pihak mengingatkan bahwa disiplin tidak identik dengan militerisasi. Negara-negara dengan birokrasi modern umumnya membangun profesionalisme melalui peningkatan kompetensi, transparansi, akuntabilitas, serta sistem evaluasi berbasis kinerja.
Karena itu, perdebatan bukan semata soal keberadaan tentara dalam pelatihan, melainkan mengenai apakah pendekatan tersebut benar-benar menjadi solusi paling efektif bagi kebutuhan jabatan sipil.
Publik Menunggu Evaluasi Berbasis Data
Pada akhirnya, keberhasilan setiap program pemerintah semestinya diukur melalui hasil yang dapat dibuktikan.
Apabila retret, pembinaan di barak, maupun Latsarmil mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola, dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, maka manfaatnya akan terlihat dari indikator kinerja.
Namun jika manfaat tersebut tidak dapat diukur secara objektif, sementara anggaran yang digunakan terus membesar, wajar apabila publik mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut.
Perdebatan mengenai pendekatan militer dalam ranah sipil pada akhirnya bukan sekadar persoalan simbol atau seragam, melainkan menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran, efektivitas kebijakan, dan kemampuan pemerintah menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Editorial: ditulis berdasar berbagai sumber data.
