Soal Sampah di Cisalak Pasar, Komisi C Desak DLHK Depok Buat Aturan Retribusi Sampah

Redaktur author photo
TPS Cisalak Pasar sebelum dibersihkan

inijabar.com, Depok – Penyelesaian persoalan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok masih terus bergulir. Persoalan sampah yang diketahui dengan kondisi overload di TPS berdekatan Pasar tersebut terjadi karena tidak hanya menampung sampah lokal, melainkan juga dibanjiri sampah kiriman dari luar wilayah.

Merespons protes warga dan pedagang, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Sitorus, langsung bereaksi dengan membicarakan hal ini bersama aparatur setempat.

‎Anggota Komisi C DPRD Kota Depok ini meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok untuk segera melakukan pembersihan total demi mengembalikan kerapihan pasar.

"Nah, ternyata sampah yang masuk ke Pasar Cisalak itu sampah dari luar daerah, Cimanggis, dan juga ada dari daerah Depok. Nah, ini yang perlu di segera diluruskan," tegas Edi Sitorus kepada awak media, Kamis (5/6/2026).

Lebih lanjut dia juga meminta area tersebut segera dikosongkan terlebih dahulu sebelum nantinya ditata ulang, termasuk memperketat aturan retribusi pembuangan sampah.

"Kemungkinan juga nanti saya akan coba untuk berkomunikasi dengan DLHK untuk sementara dilakukan pembersihan dulu, dituntaskan dulu bersih, setelah itu ditata kembali. Untuk apa penataannya? Untuk juga ada kerapihan lah," katanya.

Sebagai langkah jangka panjang, Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Cimanggis itu juga membeberkan bahwa Pemkot Depok tengah memproses kemitraan pengolahan sampah dengan pihak ketiga, yaitu PT BSA, yang ditargetkan akan beroperasi akhir tahun ini. Namun, kata Edi, DPRD memberikan catatan  agar kapasitas mesin pengolahan dioptimalkan untuk mengeksekusi 1.000 ton sampah per hari.

"Karena kemarin PT BSA juga mengatakan bahwa satu jam itu dia bisa menghasilkan 20 sampai 25 ton sampah, maka dia harus satu hari harus 20 jam, ya kan, untuk menghasilkan 500 satu line. Kalau kita 1.000 maka harus dua line untuk mencapai 1.000 ton," beber Edi.

Senada dengan Komisi C DPRD, Penasihat Paguyuban Pedagang Cisalak Pasar, Munir, ikut bersuara. Munir mengapresiasi komunikasi awal yang difasilitasi Camat Cimanggis, Kota Depok bersama jajaran RT/RW yang mulai membuahkan gerakan moral sadar lingkungan. Namun, dia mengingatkan target utama selanjutnya adalah zero sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah Cisalak Pasar.

"Bahwa ini komunikasi awal sudah terbangun, ya saya rasa ini satu progres yang positif. Tinggal kemudian follow-up-nya ini harus terus dilanjutkan," kata Munir.

"Target terdekat kan begini, ya karena sampah sudah tidak lagi ada di badan jalan, target berikutnya ya zero sampah. TPS itu statusnya jadi ya pengosongan," tambahnya.

Menurutnya bahwa fakta di lapangan menunjukkan kapasitas angkut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok kini sudah tidak seimbang dengan produksi sampah yang mencapai 60 ton per hari khusus dari Kelurahan Cisalak Pasar. Kondisi ini diperparah dengan fasilitas yang minim.

"Bahwa keluhan pengelola yang di TPS itu, yang saya dapatkan informasinya dari korcam kan memang kita keterbatasan armada. Alat berat kita itu sudah sering rusak, kemudian armada yang bantuan dari DKI itu statusnya kan antara layak dan tidak layak pakai," ungkap Munir.

Dengan daya tampung pembuangan maksimal armada sehat yang hanya 40 ton, terjadi surplus 20 ton sampah setiap harinya yang terus menumpuk di TPS. Oleh karenanya, Munir mendesak DLHK segera menambah dua armada truk berskala besar agar pengiriman sampah ke TPA Cipayung bisa seimbang.

"Berarti kan masih ada surplus 20 ton. Nah, 20 ton ini seharusnya bisa diselesaikan dengan opsi, gitu. Makanya ini harus berkesinambungan," tegasnya.

Selain sengkarut sampah, masalah ketertiban pedagang kaki lima yang nekat menggelar lapak di trotoar dan bahu jalan pasar turut menjadi sorotan. Dewan Edi Sitorus meminta Lurah dan Camat setempat segera melakukan evaluasi dan penataan yang solutif agar estetika tetap terjaga tanpa mematikan ekonomi pedagang.

"Kita juga tidak ingin pedagang itu juga tidak bisa berusaha, tapi bagaimana pedagang bisa berusaha tapi tertib dan rapi, ya kan. Kemudian juga orang-orang juga masyarakat jalan lalu lalang juga tidak terganggu. Saya pikir itu harus ditata lah," pungkasnya. (Risky)

Share:
Komentar

Berita Terkini