 |
inijabar.com, Kota Bandung – Kabar penting bagi para orang tua dan calon peserta didik di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta masyarakat tidak panik menghadapi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Menurut Dedi, proses pendaftaran SPMB 2026 telah dibuka sejak 15 Juni hingga 14 Juli 2026. Ia memastikan mekanisme penerimaan siswa tahun ini lebih sederhana karena data calon peserta didik SMA dan SMK sudah terintegrasi dalam sistem.
Dedi Mulyadi: Orang Tua Tak Perlu Repot Daftar dari Awal
Dalam keterangannya, Dedi menjelaskan bahwa siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke SMA maupun SMK di Jawa Barat telah terdata dalam sistem SPMB sehingga orang tua tidak perlu melakukan proses pendaftaran dari awal.
"Ayo seluruh orang tua siswa, pagi hari ini tidak usah lagi repot untuk daftar karena hari ini SPMB dibuka tanggal 15 Juni sampai 14 Juli 2026. Siswa-siswa kita yang masuk SMA dan SMK sudah terdaftar di SPMB," ujar Dedi.
Ia menambahkan, calon peserta didik hanya perlu memastikan seluruh dokumen dan persyaratan telah lengkap sebelum mengikuti petunjuk yang tersedia di aplikasi SPMB.
"Persyaratannya sudah lengkap. Di SPMB ini nanti tinggal klik saja sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di aplikasi," katanya.
Fakta Mengejutkan: Masih Banyak SMA Negeri di Jabar Belum Penuh
Di tengah tingginya persaingan masuk sekolah favorit, Dedi mengungkapkan fakta yang jarang diketahui masyarakat. Berdasarkan pemetaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, masih banyak SMA negeri yang belum memenuhi kuota penerimaan siswa baru.
Karena itu, ia meminta orang tua tidak hanya fokus pada sekolah-sekolah tertentu yang sudah dipenuhi pendaftar.
"Berdasarkan pemetaan data yang kita miliki, ternyata masih banyak sekolah-sekolah negeri yang belum cukup peminatnya. Manfaatkan ruang ini dengan baik, jangan kekeh di sekolah yang sudah numpuk pesertanya," tuturnya.
Pernyataan ini menjadi angin segar bagi ribuan calon peserta didik yang khawatir tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri pada SPMB Jabar 2026.
Sekolah Penyangga Jadi Solusi untuk Wilayah Perbatasan
Dedi juga mengimbau calon peserta didik yang tinggal di wilayah perbatasan antar daerah agar memanfaatkan sekolah penyangga yang telah disiapkan pemerintah.
Menurutnya, keberadaan sekolah penyangga dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan daya tampung di sekolah-sekolah tertentu.
"Sekolah penyangga itu bisa dimanfaatkan. Yang penting anak-anak kita sekolah," ujarnya.
SMA Terbuka Jadi Pilihan, Ijazah Tetap Negeri
Selain sekolah reguler, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menawarkan program SMA Terbuka bagi siswa yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka setiap hari.
Program ini dinilai dapat menjadi alternatif bagi siswa yang harus bekerja, memiliki kendala transportasi, atau alasan lainnya.
"Bagi mereka yang anak-anaknya tidak bisa tiap hari ke sekolah, manfaatkan SMA Terbuka. Ini juga sekolah negeri," kata Dedi.
Ia menegaskan bahwa lulusan SMA Terbuka tetap memperoleh ijazah negeri yang memiliki kekuatan hukum dan pengakuan yang sama dengan SMA negeri reguler.
"Nanti ijazahnya ijazah negeri dan bisa jadi sekolahnya juga sekolah bergengsi," ucapnya.
700 Sekolah Swasta Siap Tampung Siswa Lewat Program Beasiswa Pancawaluya
Bagi siswa yang belum diterima di sekolah negeri, Dedi memastikan masih tersedia banyak pilihan sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, terdapat sekitar 700 sekolah swasta yang telah menjadi mitra pemerintah dalam mendukung akses pendidikan.
"Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan, ada 700 sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ungkapnya.
Melalui program Beasiswa Pancawaluya, siswa yang bersekolah di sekolah swasta mitra pemerintah nantinya tidak akan dibebani biaya pendidikan karena telah ditanggung oleh pemerintah.
"Kita nanti memasuki era di mana anak-anak sekolah negeri dan sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi tidak dipungut biaya oleh sekolah karena biayanya sudah diberikan dalam bentuk Beasiswa Pancawaluya," jelas Dedi.
Dedi Mulyadi: Negara Harus Menjamin Semua Anak Bisa Sekolah
Di akhir pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya.
"Kita memasuki sebuah era di mana negara bertanggung jawab terhadap pendidikan warganya," tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh orang tua untuk tetap optimistis dan semangat menyekolahkan anak-anak mereka demi masa depan yang lebih baik.
"Semoga sehat, berkah, dan penuh semangat untuk menyekolahkan anak-anak kita," tandasnya.(*)
