 |
| Anggota DPR RI Sudjatmiko |
inijabar.com, Kota Bandung- Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Di tengah besarnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, berbagai proyek strategis justru masih tersendat akibat persoalan klasik yang tak kunjung selesai, yakni pembebasan lahan.
Masalah ini dinilai bukan lagi sekadar hambatan administratif, tetapi berpotensi mengganggu percepatan pembangunan, menurunkan efektivitas penyerapan anggaran, hingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Menurut Sudjatmiko, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong investasi, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.
Namun, besarnya kebutuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi kesiapan di tingkat daerah.
"Pemerintah pusat sudah menyiapkan program dan dukungan anggaran melalui kementerian teknis. Namun jika persoalan pembebasan lahan di daerah belum tuntas, proyek tidak akan bisa berjalan sesuai target," ujarnya.
Ia menegaskan, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah kabupaten/kota harus diperkuat agar setiap proyek strategis memiliki kesiapan penuh sebelum memasuki tahap konstruksi.
Sudjatmiko menilai persoalan pembebasan lahan telah menjadi titik lemah yang berulang dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur. Dampaknya bukan hanya keterlambatan pembangunan, tetapi juga berpotensi menghambat penyerapan anggaran negara yang telah dialokasikan.
Sebagai contoh, ia menyinggung pembangunan flyover di Kota Bekasi. Secara teknis proyek tersebut dinyatakan siap dikerjakan, namun hingga kini pelaksanaan konstruksi masih menunggu penyelesaian pembebasan lahan.
Menurutnya, kondisi seperti ini menjadi evaluasi penting bagi pemerintah daerah agar seluruh aspek kesiapan proyek, terutama pengadaan lahan, dapat diselesaikan lebih awal sehingga pembangunan tidak kembali tertunda.
Infrastruktur Tak Cukup Hanya Anggaran
Pengamat pembangunan menilai persoalan infrastruktur saat ini bukan lagi semata-mata soal ketersediaan dana. Tantangan terbesar justru berada pada eksekusi di lapangan, mulai dari pembebasan lahan, sinkronisasi perencanaan, hingga koordinasi lintas pemerintahan.
Jika hambatan tersebut tidak segera diatasi, target percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat dikhawatirkan sulit tercapai. Akibatnya, manfaat yang diharapkan masyarakat berupa kelancaran transportasi, peningkatan ekonomi, hingga pengurangan kemacetan akan kembali tertunda.
Dengan posisi Jawa Barat sebagai salah satu motor ekonomi nasional, percepatan penyelesaian persoalan pembebasan lahan menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa lagi ditunda. Tanpa kesiapan lahan, proyek strategis berisiko hanya menjadi rencana di atas kertas meski anggaran telah tersedia.(novi)
