 |
| Bupati Garut saat menerima silaturahmi jajaran Manajemen PT Pupuk Indonesia Regional Jawa Barat bersama Asosiasi Pupuk Kabupaten Garut di Ruang Rapat Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Rabu (5/8/2026). |
inijabar.com, Garut – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, meminta pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut diperketat agar penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi pendaftaran petani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sehingga seluruh petani yang berhak dapat mengakses pupuk bersubsidi.
Hal tersebut disampaikan Bupati Garut saat menerima silaturahmi jajaran Manajemen PT Pupuk Indonesia Regional Jawa Barat bersama Asosiasi Pupuk Kabupaten Garut di Ruang Rapat Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas strategi pengelolaan serta jaminan kelancaran distribusi pupuk di wilayah Kabupaten Garut.
Menurut Abdusy Syakur Amin, ketersediaan pupuk bersubsidi seperti Urea, NPK, maupun pupuk organik menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Garut.
"Alhamdulillah selama ini di Garut distribusi pupuk baik-baik saja. Namun karena ini adalah barang bersubsidi, berarti akan ada pengawasan dari semua pihak baik di masyarakat dan pengelola. Karena ini terkait untuk bagaimana pemerintah menjamin kepada petani, agar bisa dirasakan langsung oleh petani," ujar Syakur.
Ia menegaskan, pengawasan yang ketat diperlukan agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak serta menghindari potensi penyimpangan dalam proses distribusi.
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Garut Capai 50 Persen
Sementara itu, Manager Penjualan Jabar 3 PT Pupuk Indonesia, Teuku Reza Pratama, menjelaskan bahwa hingga akhir Juli 2026 realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut telah mencapai sekitar 50 persen dari total alokasi tahun ini.
Menurutnya, distribusi pupuk berjalan lancar di seluruh Lini III dan Lini IV dengan stok Urea dan NPK dalam kondisi aman di seluruh Penerima Pupuk Titik Serah (PPTS).
"Kami pastikan keseluruh PPTS harga yang ditransaksikan itu adalah harga dari pemerintah. Kalaupun ada biaya pengiriman itu hal yang berbeda, karena petani kadang ada yang meminta dikirim langsung ke lahannya dan ada yang meminta ke rumahnya," jelas Teuku Reza Pratama.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut.
Ratusan Ribu Petani Sudah Terdaftar RDKK
Teuku Reza mengatakan kendala yang masih ditemui di lapangan bukan karena stok pupuk, melainkan masih adanya petani yang belum masuk dalam sistem RDKK sehingga belum dapat menebus pupuk bersubsidi.
Saat ini tercatat sekitar 254 ribu petani di Kabupaten Garut telah terdaftar dalam sistem RDKK.
PT Pupuk Indonesia terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian di tingkat kabupaten dan kota untuk mendorong percepatan pendaftaran petani yang belum terdata melalui portal RDKK.
Selain itu, perusahaan juga akan menerjunkan tim ke lapangan guna memberikan edukasi kepada petani mengenai pentingnya penggunaan pupuk organik sebagai upaya menjaga kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian secara berkelanjutan.
Dengan pengawasan distribusi yang semakin ketat serta optimalisasi pendataan melalui RDKK, diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut semakin tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani.(ujang)
