 |
| Dr.Karlina saat menyerahkan berkas pendaftaran Bacalon Ketua Kadin Depok 2026 |
inijabar.com, Depok- Polemik proses pendaftaran bakal calon Ketua pada Musyawarah Kota (Mukota) VI Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Depok menemui baru. Setelah sempat diwarnai isu penarikan berkas persyaratan dan penyesuaian nominal biaya anggaran partisipasi dari bakal calon ketua, Dr. Karlina.
Pengurus KADIN Jawa Barat diketahui telah memediasi pihak-pihak terkait agar Mukota VI KADIN Depok dapat terus berjalan. Pertemuan mediasi yang diinisiasi oleh KADIN Jawa Barat tersebut dilaksanakan di Bandung pada Selasa (4/5/2026).
Dalam pertemuan itu hadir panitia Mukota, tim pemenangan bakal calon ketua, serta dr. Karlina selaku bakal calon ketua. Hasilnya, seluruh tahapan Mukota VI KADIN Depok dipastikan tetap berlanjut dengan menempatkan dr. Karlina sebagai bakal calon tunggal untuk periode 2026–2031.
Menurut Ketua Tim Pemenangan Dr. Karlina, Wahyu Isnaeni bahwa dinamika yang sempat terjadi murni disebabkan oleh miskomunikasi administratif, bukan karena pengunduran diri pihaknya dari pencalonan.
"Dari kita juga tidak pernah menyatakan mundur ya, tidak juga pernah menyatakan menarik berkas persyaratan. Ini hanya proses kelengkapan administrasi saja dan miskomunikasi di antara para pihak," ujar Wahyu saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Rabu (5/8/2026).
Apakah Pertemuan Tersebut Terkait Penyesuaian Biaya Partisipasi
Salah satu poin krusial yang sempat memicu polemik yakni terkait besaran anggaran partisipasi penyelenggaraan Mukota. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua APINDO Kota Depok itu pun mengaku dalam mediasi yang difasilitasi KADIN Jabar, angka kontribusi yang sebelumnya sempat beredar sebesar Rp375 juta akhirnya disepakati turun menjadi Rp340 juta, di luar biaya formulir pendaftaran sebesar Rp50 juta.
Dia menilai angka tersebut merupakan solusi terbaik (win-win solution) yang disepakati bersama demi kelancaran berjalannya Mukota VI. Dengan tercapainya kesepakatan ini, pihaknya menyatakan akan segera melengkapi kembali seluruh berkas administrasi dan menyerahkannya kepada panitia sesuai jadwal yang ditentukan.
“Jadi semuanya sudah diselesaikan sama Jawa Barat itu ya, angka itu sudah diselesaikan Jawa Barat yang besarnya formulir pendaftaran tetap Rp 50 juta terus untuk biaya anggaran partisipasi penyelenggaraan Mukota yang awalnya Rp 375 juta menjadi Rp 340 juta,” kata Wahyu.
“Jadi Rp 340 juta ya, artinya tidak Rp 375 juta ya? Ya, sekitar segitu jadi kita mencari solusi dari pengurus Kadin Jawa Barat itu mencari solusi, jalan keluar yang terbaik apa untuk para pihak Kan sebetulnya ada di situ saja sebetulnya clue-nya,” timpalnya.
Saat disinggung apakah biaya anggaran partisipasi Mukota VI Kadin Depok itu sudah diserahkan atau belum?
Wahyu mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan kembali proses penyerahan berkas persyaratan dan administrasi.
“Dokumen persyaratannya kita serahkan lagi ke panitia. Jadi prosesnya seperti semula seperti awal, kan yang terpenting semuanya sudah disepakati Rp 50 juta untuk biaya formulir sudah dibayar, tinggal yang Rp 340 juta nya itu ke panitia sudah tidak ada masalah sama bakal calon, tinggal kita atur lagi saja jadwalnya,” bebernya.
Namun terkait tahapan selanjutnya seperti apa. Dia menyampaikan bahwa pihaknya mengikuti tahapan karena hal tersebut sudah menjadi ranahnya panitia.
Sementara itu, menurut sumber internal panitia Mukota Kadin Kota Depok yang tidak bersedia disebutkan namanya menyebut bahwa pihaknya membenarkan agenda tersebut.
Menurutnya, dari hasil pertemuan bersama pengurus Kadin Jawa Barat banyak pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil pertemuan tersebut. Karena dinilai telah merubah dari ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan panitia.
"Ya, benar agenda itu ada kemarin. Tapi karena di situ adanya negosiasi tawar-menawar lagi terkait biaya partisipasi Mukota yang awalnya Rp375 juta turun lagi menjadi Rp340 juta banyak pihak lah yang merasa kecewa, jadi akhirnya banyak teman-teman yang tidak happy lah di Mukota ini, " kata sumber yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut saar dihubungi melalui telepon selularnya, Rabu (5/8/2026).
Lebih lanjut dia juga menyebut lantaran hal itu, maka bakal calon ketua Dr. Karlina yang sebelumnya telah mendaftar akan diberikan kesempatan waktu beberapa hari ke depan dengan waktu singkat. Agar segera menyerahkan pula persyaratan dana partisipasi yang akhirnya menjadi Rp340 juta tersebut.
Kini dengan keputusan tersebut, dinamika yang sempat mewarnai proses pencalonan Ketua Kadin Kota Depok memasuki fase baru. panitia kini bersiap melanjutkan seluruh tahapan Muskot sesuai arahan Kadin Jawa Barat menuju pelaksanaan musyawarah yang dijadwalkan pada 2 September 2026. (Risky)
