 |
| Buruh pabrik |
inijabar.com, Kota Bandung- Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan sebanyak 8.830 pekerja di Jawa Barat kehilangan pekerjaan, atau sekitar 20,16 persen dari total 43.805 kasus PHK secara nasional.
Angka tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai penyumbang terbesar PHK nasional, sekaligus menjadi sinyal serius terhadap kondisi dunia usaha dan ketenagakerjaan di provinsi dengan jumlah kawasan industri terbanyak di Indonesia.
Jabar Penyumbang Terbesar PHK Nasional
Berdasarkan data Satudata Kemnaker, satu dari lima pekerja yang terkena PHK di Indonesia berasal dari Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap sektor industri di Jabar masih cukup tinggi.
Sebagai pusat manufaktur nasional, Jawa Barat menjadi rumah bagi ribuan perusahaan otomotif, tekstil, garmen, elektronik, makanan-minuman hingga industri pendukung ekspor. Ketika permintaan pasar melemah atau perusahaan melakukan efisiensi, dampaknya langsung terasa pada ribuan tenaga kerja.
Mengapa PHK di Jawa Barat Sangat Tinggi?
Ada sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab tingginya angka PHK di Jawa Barat, antara lain:
Melambatnya permintaan ekspor akibat kondisi ekonomi global.
Efisiensi perusahaan untuk menekan biaya operasional.
Transformasi industri menuju otomatisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja.
Persaingan industri yang semakin ketat, terutama sektor tekstil dan garmen yang menghadapi tekanan produk impor.
Meski demikian, data Kemnaker belum merinci sektor usaha mana yang paling banyak melakukan PHK selama periode Januari-Juli 2026.
Ribuan Pekerja Kehilangan Penghasilan
PHK tidak hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga memengaruhi daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Jika tren PHK terus meningkat tanpa diimbangi penciptaan lapangan kerja baru, maka potensi meningkatnya angka pengangguran di Jawa Barat menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Data PHK Tidak Termasuk Pengunduran Diri
Kemnaker menegaskan bahwa data PHK tersebut hanya mencakup pekerja yang benar-benar mengalami pemutusan hubungan kerja.
Data tersebut tidak termasuk pekerja yang:
Mengundurkan diri.
Memasuki masa pensiun.
Mengalami cacat total tetap.
Meninggal dunia.
Ketentuan itu mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta Permenaker Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Menjadi Alarm Bagi Jawa Barat
Posisi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah PHK tertinggi seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain menjaga iklim investasi tetap kondusif, pemerintah juga perlu mempercepat penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan pelatihan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja terdampak.
Di sisi lain, keberhasilan menarik investasi baru harus diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang nyata agar angka PHK tidak terus membayangi sektor industri Jawa Barat.(*)
