 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi- Sejumlah proyek strategis di Kota maupun Kabupaten Bekasi yang diharapkan mampu mengurai kemacetan justru belum menunjukkan kepastian.
Di Kabupaten Bekasi, rencana pembangunan dua underpass di Telaga Asih, Cikarang Barat dan Lemahabang, Cikarang Timur, tersendat akibat persoalan anggaran. Sementara di Kota Bekasi, proyek flyover Bulak Kapal yang sempat ditargetkan dimulai pada Juni 2026 hingga kini juga belum bergerak.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: mengapa proyek yang sudah direncanakan bertahun-tahun masih belum juga terealisasi?
Persiapan Hampir Rampung, Eksekusi Masih Tertahan
Pemerintah Kabupaten Bekasi mengungkapkan bahwa kajian teknis hingga berbagai persiapan pembangunan underpass telah mencapai sekitar 90 persen. Bahkan pembebasan lahan menjadi bagian yang dipersiapkan pemerintah daerah.
Namun persoalan muncul ketika pembangunan fisik harus bergantung pada pemerintah yang memiliki kewenangan jalan.
Underpass Lemahabang berada di ruas jalan provinsi, sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan jalur Bekasi-Karawang merupakan jalan nasional yang berada di bawah pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
Artinya, Pemkab Bekasi hanya bertugas menyiapkan lahan, sedangkan anggaran konstruksi bergantung pada pemerintah di atasnya.
Kota Bekasi Mengalami Nasib Serupa
Fenomena serupa terjadi di Kota Bekasi. Proyek flyover Bulak Kapal yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan di kawasan Bekasi Timur hingga kini belum memiliki kepastian.
Informasi yang berkembang menyebutkan proses pembebasan lahan dan kesiapan anggaran menjadi kendala utama.
Padahal flyover tersebut dinilai sangat dibutuhkan karena menjadi simpul pertemuan kendaraan dari Jalan Juanda, Jalan Ir. H. Juanda menuju Tol Bekasi Timur, Jalan Cut Meutia hingga akses ke Kabupaten Bekasi.
Semakin lama proyek tertunda, semakin besar pula potensi kemacetan yang harus ditanggung masyarakat setiap hari.
Infrastruktur Jangan Berhenti di Atas Kertas
Kondisi ini memperlihatkan persoalan koordinasi antarlevel pemerintahan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Perencanaan tanpa kepastian pendanaan hanya akan melahirkan daftar panjang proyek mangkrak sebelum dimulai.
Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan gambar desain, kajian teknis maupun paparan proyek. Yang dibutuhkan adalah kepastian kapan alat berat mulai bekerja dan kapan manfaatnya dapat dirasakan.
Bekasi merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Mobilitas orang dan distribusi logistik terus meningkat setiap tahun. Tanpa percepatan pembangunan infrastruktur, kemacetan berpotensi semakin parah dan menghambat aktivitas ekonomi.
Saatnya Ada Kepastian
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bekasi hingga pemerintah pusat perlu duduk bersama memastikan proyek-proyek strategis tidak berhenti karena persoalan administrasi maupun tarik-ulur anggaran.
Jika pembangunan underpass dan flyover terus molor, yang paling dirugikan bukan hanya pemerintah daerah dari sisi target pembangunan, tetapi jutaan masyarakat Bekasi yang setiap hari harus kehilangan waktu, biaya, dan produktivitas akibat kemacetan.(*)
