 |
| Bus Trans Beken |
inijabar.com, Kota Bekasi- Layanan Bus Trans Beken (Trans Bekasi Keren) rute Terminal Induk Bekasi–Harapan Indah pulang pergi (PP) hingga awal September 2026 masih belum kembali beroperasi. Padahal sebelumnya Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menargetkan layanan tersebut kembali berjalan pada awal Agustus 2026.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, menyatakan penghentian operasional bus yang sebelumnya bernama Bus Trans Patriot ini masih dalam tahap evaluasi menyeluruh, mulai dari aspek pelayanan hingga manajerial.
"Masih dalam proses," kata Zeno.
Namun, lamanya proses evaluasi mulai memunculkan pertanyaan publik. Sebab, semakin lama armada tidak beroperasi, semakin besar pula biaya yang berpotensi harus dikeluarkan untuk menjaga kondisi kendaraan agar tetap layak jalan.
Bus Tidak Berjalan, Biaya Tetap Berjalan
Dalam dunia transportasi, kendaraan yang berhenti beroperasi bukan berarti bebas biaya. Justru armada yang lama diparkir memerlukan perawatan berkala agar komponen tidak mengalami kerusakan akibat tidak digunakan.
Beberapa biaya yang umumnya tetap harus dikeluarkan antara lain:
1. Servis berkala mesin dan kelistrikan.
2. Perawatan aki agar tidak soak.
3. Pemeriksaan sistem rem dan suspensi.
4. Perawatan ban agar tidak mengalami flat spot.
5. Penggantian oli sesuai masa pakai.
6. Pembersihan interior dan eksterior.
7. Asuransi serta administrasi kendaraan.
Artinya, meski tidak menghasilkan pendapatan dari penumpang, armada tetap membutuhkan anggaran pemeliharaan.
Efisiensi Anggaran Layak Dipertanyakan
Trans Beken memiliki sembilan unit bus yang mulai beroperasi pada Februari 2026 sebelum akhirnya dihentikan sementara sejak awal Juli untuk peningkatan mutu layanan.
Jika evaluasi berlangsung hingga berbulan-bulan, muncul pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran.
Apakah biaya pemeliharaan armada selama tidak beroperasi sudah diperhitungkan? Berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan untuk menjaga sembilan unit bus tetap siap jalan? Dan apakah biaya tersebut lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh jika layanan tetap beroperasi dengan perbaikan dilakukan secara bertahap?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena seluruh biaya operasional transportasi publik pada akhirnya bersumber dari anggaran pemerintah yang berasal dari uang masyarakat.
Selain persoalan biaya, masyarakat juga membutuhkan kepastian kapan layanan kembali beroperasi. Koridor Terminal Bekasi–Harapan Indah menjadi salah satu jalur yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi sekaligus membantu menekan kemacetan.
Semakin lama layanan berhenti, semakin besar pula potensi masyarakat kembali beralih menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan lain.
Karena itu, Dishub Kota Bekasi dinilai perlu menyampaikan perkembangan evaluasi secara lebih terbuka, termasuk target penyelesaian, hasil evaluasi yang telah dilakukan, serta alasan mengapa proses tersebut memerlukan waktu lebih lama dari target awal yang pernah diumumkan.
Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat memahami bahwa penghentian operasional benar-benar bertujuan meningkatkan kualitas layanan, bukan justru menimbulkan beban anggaran baru akibat armada yang terlalu lama menganggur.
