inijabar.com, Kota Bandung – Pemerintah Kota Bandung resmi menghentikan sementara pelaksanaan Car Free Day (CFD) Dago, CFD Buahbatu, serta Braga Bebas Kendaraan (Braga Beken) menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola anggaran penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan penghentian sementara dilakukan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan anggaran sebelum kegiatan kembali digelar.
Farhan menegaskan pihak yang disalahkan dalam temuan BPK adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, bukan komunitas maupun organisasi masyarakat.
"Yang saya salahkan itu Dishub. Sesuai temuan BPK, Dishub tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik sehingga memberikan honor kepada pihak yang tidak menandatangani kontrak atau bukan ASN," tegas Farhan.
Menurutnya, pemerintah akan menata ulang mekanisme penyelenggaraan CFD dan Braga Beken agar persoalan administrasi tidak kembali terjadi.
Meski dihentikan sementara, Farhan berharap kegiatan tersebut dapat segera diaktifkan kembali karena dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di kawasan Dago dan Buahbatu.
Komunitas BBC Bantah Terima Anggaran
Di sisi lain, Komunitas Buah Batu Corps (BBC) mengaku merasa tersudut setelah muncul pernyataan adanya anggaran Dishub yang mengalir kepada komunitas.
Ketua Bidang Hukum Komunitas BBC, Aji Rio Oktario, menegaskan sejak 2019 komunitasnya sudah tidak lagi terlibat dalam penyelenggaraan CFD Buahbatu.
Menurutnya, setelah pandemi Covid-19, pengelolaan CFD diambil alih oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Peraturan Wali Kota yang diterbitkan pada masa Wali Kota Yana Mulyana.
Aji mengatakan pihaknya sempat menanyakan kepada Dishub mengenai mekanisme kerja sama penyelenggaraan CFD dan memperoleh informasi bahwa kegiatan tersebut memang dikerjasamakan. Namun, kerja sama tersebut tidak melibatkan Komunitas BBC.
Akibat munculnya informasi mengenai anggaran untuk komunitas, kata Aji, banyak pihak yang justru mencurigai BBC sebagai penerima dana karena selama bertahun-tahun identik dengan penyelenggaraan CFD Buahbatu.
Ia meminta Wali Kota Bandung menjelaskan secara terbuka komunitas mana yang dimaksud menerima alokasi anggaran agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
BBC Minta Pemkot Transparan
Sementara itu, Ketua Umum Komunitas BBC, Bagus Machdiantoro, menyatakan temuan BPK menjadi momentum bagi Pemkot Bandung untuk melakukan evaluasi total terhadap penyelenggaraan CFD.
Bagus menegaskan selama komunitas BBC mengelola CFD Buahbatu secara mandiri pada periode 2009 hingga 2019, tidak pernah ada dana dari Pemerintah Kota Bandung yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurutnya, transparansi pemerintah sangat penting agar tidak muncul tudingan yang merugikan komunitas yang selama ini menjadi pelopor CFD Buahbatu.
Kasus penghentian CFD Bandung menunjukkan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan kegiatan publik. Di sisi lain, polemik ini juga menjadi pengingat bahwa penyampaian informasi oleh pemerintah harus jelas agar tidak menimbulkan stigma terhadap komunitas yang tidak terlibat dalam penggunaan anggaran. Jika evaluasi selesai dan tata kelola diperbaiki, diharapkan CFD Bandung dapat kembali berjalan sekaligus tetap menjadi ruang publik yang aman, tertib, dan mampu menggerakkan ekonomi warga.
