 |
| Ketua PK Golkar Medan Satria Suryo Harjo |
inijabar.com, Kota Bekasi - Gelaran Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang kian dekat, memicu gelombang dinamika internal terkait tata kelola dan pola kepemimpinan organisasi di tingkat daerah.
Sejumlah kader menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai demokrasi, dalam roda partai. Kebijakan jajaran pengurus DPD Golkar Kota Bekasi, di bawah kepemimpinan Ade Puspitasari, kini menjadi sorotan setelah dinilai kurang akomodatif terhadap aspirasi pengurus tingkat kecamatan (PK).
Ketua PK Golkar Medan Satria, H. Suryo Harjo, mengungkapkan kekecewaannya terkait mekanisme komunikasi internal, yang dianggap penuh intervensi. Ia mengaku, permohonan resmi yang diajukannya tidak mendapat respons, bahkan muncul wacana pemberhentian dirinya melalui mekanisme Pelaksana Tugas (Plt).
"DPD Golkar Kota Bekasi seolah dijadikan perusahaan milik keluarga. Ketua bertindak semaunya, menekan dan mengintervensi pengurus PK demi kepentingan pribadi menjelang Musda," ujar Suryo saat dikonfirmasi, Senin (27/9/2026).
Suryo menilai, langkah-langkah prosedural yang mengabaikan mekanisme organisasi, dapat mengikis kepercayaan kader di tingkat basis serta merusak citra partai di mata publik.
"Golkar itu milik bersama, bukan milik segelintir orang. Kalau gaya kepemimpinan seperti ini terus dipertahankan, maka wibawa partai akan runtuh di mata masyarakat," tuturnya.
Di tengah polemik tersebut, Musda mendatang dipandang sebagai forum krusial, bagi seluruh elemen Partai Golkar di Kota Bekasi untuk meluruskan arah tata kelola partai.
Suryo berharap, agenda lima tahunan ini tidak hanya menjadi ajang suksesi kepemimpinan, tetapi juga wadah evaluasi menyeluruh, agar Golkar Kota Bekasi tetap solid dan responsif terhadap harapan pemilih.
"Kami berharap Musda kali ini benar-benar menjadi titik balik. Golkar harus kembali ke jalur demokratis, bukan sekadar alat kepentingan keluarga," pungkas Suryo. (Pandu)
