 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi |
inijabar.com, Kota Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap melakukan perombakan besar terhadap struktur birokrasi. Mulai tahun anggaran 2027, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilebur sebagai bagian dari kebijakan efisiensi yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).
Langkah tersebut menjadi salah satu strategi Pemprov Jabar untuk memangkas belanja rutin pemerintahan sekaligus memperbesar ruang fiskal bagi program pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
Dalam rencana tersebut, beberapa OPD yang memiliki fungsi serupa akan disatukan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan digabung dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D). Dinas Lingkungan Hidup juga akan dilebur dengan unsur tata ruang.
Selain itu, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan akan menjadi satu organisasi. Urusan keluarga berencana serta perlindungan ibu dan anak akan digabung dengan kependudukan. Di sektor pekerjaan umum, pengelolaan sumber daya air (PSDA) akan disatukan dengan keciptakaryaan. Sementara itu, sektor pariwisata akan digabung dengan pemuda, olahraga, dan kebudayaan.
Menurut KDM, penyederhanaan struktur birokrasi bukan sekadar mengurangi jumlah OPD, tetapi menjadi cara untuk menekan berbagai pengeluaran rutin pemerintah.
Biaya operasional seperti kebutuhan kantor, perjalanan dinas, hingga alat tulis kantor (ATK) diproyeksikan dapat ditekan setelah sejumlah dinas disatukan.
"Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan," ujar KDM.
Anggaran Dialihkan ke Program Prioritas
Efisiensi birokrasi tersebut diharapkan menghasilkan ruang anggaran yang lebih besar untuk membiayai sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar menghadapi tekanan fiskal sekaligus memastikan belanja daerah lebih produktif dibandingkan habis untuk biaya administrasi pemerintahan.
Meski demikian, KDM belum menjelaskan bagaimana nasib para kepala dinas maupun pejabat eselon II yang terdampak peleburan OPD. Ia menyebut mekanisme penataan jabatan masih akan dibahas lebih lanjut.
Perampingan OPD merupakan langkah yang berpotensi mengurangi beban belanja birokrasi apabila disertai penyederhanaan struktur organisasi, bukan sekadar mengganti nama dinas. Tantangan terbesarnya adalah menjaga kualitas pelayanan publik agar tidak menurun akibat bertambahnya beban kerja setiap OPD hasil penggabungan.
Jika efisiensi benar-benar menghasilkan penghematan belanja rutin dan anggarannya dialihkan ke pembangunan, kebijakan ini dapat menjadi salah satu reformasi birokrasi terbesar di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, efektivitasnya baru akan dapat diukur setelah implementasi pada tahun anggaran 2027.
