 |
| Pelantikan Pengurus DPC PPP Depok |
inijabar.com, Depok- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2026–2031. Kepengurusan yang dipimpin oleh Mazhab HM ini resmi dinyatakan sah secara de facto dan de jure usai dilantik oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat di kawasan Jalan Raya Sawangan, Kota Depok, Minggu (6/9/2026).
Usai pelantikan, Mazhab HM mengungkapkan bahwa Surat Keputusan (SK) kepengurusan sebenarnya telah diterbitkan tiga bulan lalu, namun acara pelantikan baru dapat diselenggarakan saat ini. Dengan tuntasnya pelantikan tersebut, dirinya memastikan seluruh struktur kepengurusan di tingkat cabang kini telah berjalan penuh dan tertib administrasi.
“Kalau pengurus semuanya SK sudah terbit tiga bulan yang lalu ya. Kemudian, memang baru saat ini sempat untuk dilakukan pelantikan, jadi secara de facto dan de jure, kepengurusan PPP Kota Depok untuk periode 2026–2031 sudah clear. Sudah clear semua-semuanya,” ujar Mazhab kepada awak media.
Menurutnya, Kota Depok juga tercatat sebagai daerah pertama di Jawa Barat yang merampungkan pelantikan kepengurusan baru pasca Muktamar X PPP yang menetapkan, Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum pada September 2025 lalu. Capaian ini diharapkan mampu menjadi teladan bagi DPC PPP di daerah lain dalam hal percepatan konsolidasi organisasi.
“Depok ini kita yang paling siap dan Depok yang pertama se-Jawa Barat ya. Makanya ini bakal menjadi contoh, jadi percontohan untuk daerah-daerah lainnya,” tambahnya.
Dalam menyusun struktur kepengurusan periode ini, Mazhab menerapkan kriteria selektif dengan merekrut kader-kader yang dinilai memiliki komitmen tinggi, ketokohan, serta orientasi kerja yang jelas untuk mendongkrak perolehan suara partai. Langkah tersebut, kata dia menjadi bagian dari strategi awal menyongsong Pemilu 2029 mendatang.
“Nah, itu figur penting adalah bagaimana seorang pengurus partai bisa menaikkan elektoral. Dan kita ini sekarang sudah kerja-kerja elektoral dalam rangka untuk menghadapi Pemilu 2029,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan target penambahan kursi legislatif, DPC PPP Kota Depok telah menyiapkan sejumlah program konkret dan juga telah dilaksanakan sebelumnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Program tersebut, kata Mazhab meliputi kegiatan sosial dan keagamaan seperti pembagian Al-Qur'an dan wakaf, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendampingan serta penambahan modal, hingga program pelestarian lingkungan Depok Asri melalui aksi penanaman pohon.
“Karena prinsip PPP Depok, kursinya harus nambah dan harus naik,” ucap Mazhab.
Selain penguatan ekonomi dan sosial, jajaran pengurus juga mendapat arahan khusus dari DPW PPP Jawa Barat terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Mengingat Ketua DPW PPP Jawa Barat berlatar belakang tokoh ulama, penekanan utama diletakkan pada pembinaan akhlak, adab, dan moral kader yang selaras dengan identitas partai berasaskan Islam.
“Jadi kita sebagai pengurusnya harus diselaraskan, jangan jadi pengurus partai tapi di pinggir jalan, jalannya sempoyongan. Nah, itu yang tidak boleh. Kan kesannya kita bertolak belakang gitu, tidak boleh kader PPP itu sembrono, tidak berakhlak, tidak beradab, apalagi terkait dengan hal-hal yang negatif, itu yang harus dijaga, karena PPP itu partai Islam,” tegasnya.
Menanggapi dorongan dari DPW agar dirinya bersiap mengambil peran lebih besar di eksekutif mengingat pengalamannya yang telah lama berkecimpung di legislatif. Mazhab menanggapinya dengan sikap terbuka sebagai kader partai. Dia memandang amanah tersebut sebagai bentuk penugasan yang perlu direspons melalui kerja nyata dan ikhtiar yang terukur.
“Adapun bagaimana nanti-nanti, itu mah urusan belakangan. Yang paling penting amanah tersebut saya respons dengan baik dan diiringi dengan ikhtiar,” pungkasnya. (Risky)
