 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat memimpin Rapat Kerja Bersama kepala daerah se Jabar terkait persiapan Porprov 2026. |
ADA pesan politik yang lebih besar ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumpulkan seluruh bupati, wali kota, dan ketua KONI se-Jawa Barat menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.
Pertemuan yang digelar di Kota Bekasi pada Jumat 3 September 2026 itu bukan sekadar rapat koordinasi biasa, melainkan sinyal bahwa pemerintah provinsi menyadari munculnya keraguan terhadap kesiapan pesta olahraga terbesar di Jawa Barat. Keraguan itu bukan tanpa alasan.
Kalau dilihat dari catatan perjalanan Porprov khususnya di Jawa Barat, belum pernah seorang gubernur mengumpulkan seluruh kepala daerah kota/kabupaten didampingi pengurus KONI daerah masing-masing membahas kesiapan Porprov dalam satu meja.
Artinya ada kegelisahan daripada staekholder Pimpinan Daerah dan juga para pengurus cabang olahraga dan atlit nya terhadap pelaksanaan Porprov 2026 yang digelar di Kota Bekasi, Depok dan Kota Bogor.
Keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mengalokasikan hibah sekitar Rp22 miliar untuk penyelenggaraan Porprov menjadi sorotan banyak pihak. Nilai tersebut jauh di bawah kebutuhan ideal sebuah event olahraga yang melibatkan puluhan kabupaten dan kota, ribuan atlet, ofisial, wasit, hingga perangkat pertandingan.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi memiliki argumentasi yang cukup jelas. Di tengah tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, semua sektor harus menyesuaikan diri, termasuk penyelenggaraan olahraga. Pesannya sederhana: Porprov tetap berjalan, tetapi dengan pola yang lebih hemat.
Persoalannya, efisiensi tidak berhenti di tingkat provinsi.
Sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota juga sedang menghadapi ruang fiskal yang sempit. Belanja wajib meningkat, pendapatan daerah belum sepenuhnya pulih, sementara kebutuhan pelayanan publik terus bertambah. Akibatnya, dukungan APBD kepada KONI di masing-masing daerah ikut menyusut.
Di sinilah kekhawatiran mulai muncul.
Bukan tidak mungkin ada daerah yang kesulitan memberangkatkan atlet dalam jumlah besar. Bahkan, potensi pengurangan cabang olahraga yang diikuti atau pembatasan jumlah atlet menjadi konsekuensi yang harus diterima.
Bagi Kota Bekasi sebagai tuan rumah, situasi ini tentu menghadirkan dilema.
Selama dua tahun terakhir, Pemerintah Kota Bekasi telah mempersiapkan berbagai venue melalui pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas olahraga.
Investasi tersebut dilakukan dengan harapan Porprov menjadi ajang kebangkitan olahraga sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM.
Namun, apabila peserta yang datang jauh lebih sedikit akibat keterbatasan anggaran daerah, efek ekonomi yang diharapkan tentu tidak akan maksimal.
Karena itu, pertemuan seluruh kepala daerah bersama Gubernur Dedi Mulyadi memiliki makna strategis.
Forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi bahwa Porprov tetap harus berlangsung tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. Salah satu skema yang mulai mengemuka adalah mendorong setiap kabupaten dan kota mengirim atlet yang benar-benar memiliki peluang meraih prestasi.
Artinya, orientasi bergeser dari kuantitas menuju kualitas.
Pendekatan ini memang dapat menekan biaya kontingen, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga kebutuhan operasional lainnya. Namun, di sisi lain muncul konsekuensi yang tidak kecil.
Porprov selama ini bukan hanya ajang perebutan medali. Kompetisi ini juga menjadi panggung pembinaan atlet muda dari seluruh pelosok Jawa Barat. Ketika kesempatan tampil dibatasi hanya untuk atlet yang sudah dianggap berpeluang juara, maka ruang bagi atlet potensial yang sedang berkembang bisa ikut menyempit.
Inilah dilema besar yang harus dijawab.
Efisiensi memang penting, tetapi jangan sampai mengorbankan proses pembinaan olahraga jangka panjang. Sebab prestasi tidak lahir secara instan. Banyak atlet nasional bahkan berawal dari pengalaman mengikuti Porprov saat usia muda.
Di sisi lain, langkah Dedi Mulyadi mengumpulkan seluruh kepala daerah patut diapresiasi sebagai bentuk kepemimpinan yang tidak membiarkan polemik berkembang tanpa arah.
Setidaknya, forum tersebut memberikan kepastian bahwa Porprov 2026 tetap menjadi agenda bersama seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat.
Kini tantangannya adalah memastikan semangat efisiensi tidak berubah menjadi penurunan kualitas penyelenggaraan.
Bekasi telah bersiap menjadi tuan rumah. Venue telah dibangun, infrastruktur telah dipoles, dan masyarakat menaruh harapan agar Porprov menjadi kebanggaan Jawa Barat.
Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen bersama seluruh kepala daerah untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal, pembinaan atlet, dan suksesnya penyelenggaraan.
Karena sejatinya, Porprov bukan hanya soal mengejar medali. Lebih dari itu, Porprov adalah investasi masa depan olahraga Jawa Barat.
Jika seluruh daerah mampu menemukan titik temu antara efisiensi dan prestasi, maka keputusan Dedi Mulyadi mengumpulkan seluruh kepala daerah akan dikenang bukan sebagai rapat biasa, melainkan sebagai momentum penyelamat Porprov Jawa Barat 2026.
