 |
| Sidak Anggota DPRD Kota Bekasi di Pasar Baru Bekasi pada Kamis 3 September 2026 |
inijabar.com, Kota Bekasi- Sidak Komisi III DPRD Kota Bekasi ke Pasar Baru Bekasi menuai kritik. Aktivis Bekasi, Nanda Ginanjar, menilai inspeksi yang hanya berfokus pada kondisi fisik pasar belum menyentuh akar persoalan pengelolaan aset daerah.
Menurut mantan Ketua BEM Mulia Pratama itu, DPRD Kota Bekasi harus mengusut lebih dalam dasar penugasan PT Mitra Patriot (PTMP) sebagai pengelola Pasar Baru, termasuk kerja sama dengan PT Berlian Tangguh Setosa (PT BETA).
"Kalau sidak hanya melihat lift, eskalator, fasilitas dan tempat relokasi, itu baru menyentuh permukaan. Akar persoalannya harus dibuka," kata Nanda.
Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2026 yang menjadi dasar penugasan PTMP. Menurutnya, aspek kemampuan perusahaan, penggunaan aset daerah, skema pembiayaan, hingga pengawasan harus dikaji ulang agar pengelolaan Pasar Baru benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Nanda juga menyoroti hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025 yang mencatat potensi pendapatan Pasar Baru mencapai sekitar Rp3,07 miliar, sementara target pendapatan yang digunakan hanya sekitar Rp951 juta.
Menurutnya, selisih tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada publik, termasuk perhitungan investasi, biaya operasional, pembagian keuntungan dengan mitra, serta manfaat bersih yang diterima Pemerintah Kota Bekasi.
Selain itu, ia meminta DPRD mengaudit kerja sama antara PTMP dan PT BETA agar masyarakat mengetahui dasar hukum, mekanisme kerja sama, pembagian manfaat, serta perlindungan terhadap kepentingan aset daerah.
Tak hanya soal Pasar Baru, Nanda juga mempertanyakan kapasitas PTMP yang kini menangani berbagai penugasan lain, seperti Trans Beken, Wisata Air Kalimalang, hingga pengelolaan parkir RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid.
Menurutnya, sejumlah program tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga pemerintah perlu mengevaluasi kemampuan manajerial dan finansial PTMP sebelum memberikan penugasan baru.
"Jangan sampai penugasan terus bertambah, sementara pekerjaan yang sudah ada masih tertunda atau targetnya terus bergeser," ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi keuangan PTMP juga harus menjadi perhatian karena kesehatan BUMD menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan mengelola aset dan proyek berskala besar.
Sebagai solusi jangka panjang, Nanda mendorong Pemkot Bekasi mengkaji pembentukan BUMD yang khusus menangani sektor perpasaran, seperti Perumda Pasar Jaya di DKI Jakarta.
Menurutnya, pengelolaan pasar modern tidak cukup hanya menarik retribusi, tetapi juga harus mendorong promosi pedagang, digitalisasi pasar, penyelenggaraan event, hingga peningkatan kenyamanan pengunjung.
Ia berharap DPRD dan Pemkot Bekasi tidak berhenti pada sidak semata, tetapi juga mengevaluasi penugasan PTMP, kesehatan keuangan perusahaan, kajian ekonomi Pasar Baru, serta kerja sama dengan PT BETA.
"Yang kita dorong bukan sekadar Pasar Baru yang rapi setelah sidak. Kita ingin pengelolaan aset daerah yang sehat, pedagang sejahtera, masyarakat mendapat pelayanan yang baik, dan pemerintah daerah memperoleh manfaat yang optimal," tutup Nanda.
