 |
| Taman ini bernilai Rp193 juta |
inijabar.com, Kota Bekasi – Proyek pembangunan taman dan lapangan di lingkungan perumahan kerap digadang-gadang sebagai upaya mempercantik kawasan sekaligus menyediakan ruang publik bagi masyarakat.
Namun, tidak sedikit proyek yang justru menuai sorotan karena hasil pengerjaannya dinilai jauh dari harapan meski menelan anggaran yang tidak sedikit.
Salah satu contoh terlihat pada proyek Pembangunan Taman Perumahan Griya Regency V RW 022, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak Rp193.660.679 yang bersumber dari PAD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026, dengan waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender.
Bagi sebagian masyarakat, angka hampir Rp200 juta tentu bukan nilai yang kecil. Karena itu, publik berhak mengetahui apakah kualitas pekerjaan benar-benar sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
Masyarakat Jangan Hanya Menjadi Penonton
Pembangunan taman dan lapangan menggunakan uang rakyat. Artinya, setiap warga memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaannya, mulai dari proses pekerjaan, kualitas material, hingga hasil akhirnya.
Bila ditemukan kondisi seperti:
- Finishing yang terkesan asal jadi.
- Material berkualitas rendah.
- Volume pekerjaan tidak sesuai perencanaan.
- Fasilitas cepat rusak meski baru selesai dikerjakan.
Maka masyarakat tidak perlu ragu untuk menyampaikan kritik dan meminta penjelasan kepada instansi terkait.
Kritik Bukan Menghambat Pembangunan
Masih ada anggapan bahwa mengkritik proyek pemerintah berarti tidak mendukung pembangunan. Padahal justru sebaliknya.
Kritik yang disertai data, dokumentasi, dan fakta lapangan merupakan bagian dari pengawasan publik agar penggunaan APBD berlangsung transparan, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi warga.
Semakin besar nilai proyek, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas pekerjaan.
Transparansi Harus Menjadi Prioritas
Keberadaan papan informasi proyek merupakan langkah positif karena masyarakat dapat mengetahui nilai kontrak, sumber dana, pelaksana pekerjaan, dan waktu pelaksanaan. Namun transparansi tidak boleh berhenti pada pemasangan papan proyek saja.
Hasil pekerjaan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas sehingga taman dan lapangan benar-benar menjadi fasilitas publik yang nyaman, aman, serta memiliki umur manfaat yang panjang.
Pengawasan Bersama
Pemerintah, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi.
Dengan pengawasan bersama, proyek bernilai ratusan juta rupiah tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga menghasilkan kualitas yang layak dinikmati masyarakat.
Sorotan publik diperlukan agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar proyek yang selesai di atas kertas tetapi mengecewakan saat dimanfaatkan warga.
