![]() |
| Ketua DPW PPP Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum |
inijabar.com, Depok - Ketua DPW PPP Jawa Barat, KH. Uu Ruzhanul Ulum, memastikan bahwa seluruh persoalan dualisme kepengurusan yang sempat terjadi di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Barat kini telah sepenuhnya terselesaikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Uu usai menghadiri sekaligus melakukan pengukuhan pengurus DPC PPP Kota Depok periode 2026-203 pada Minggu (6/9/2026).
Dia menjelaskan, dinamika organisasi yang sempat muncul pasca-Muktamar X PPP 2025 kini telah mereda berkat langkah penertiban administrasi dan penguatan koordinasi secara berjenjang.
Menurut Uu, pada masa lalu dinamika internal kerap memunculkan tantangan tersendiri, termasuk adanya penerbitan surat keputusan (SK) ganda hingga tingkat daerah.
Kondisi tersebut, kata dia sempat membuat kader di akar rumput menghadapi kendala administratif, seperti perlunya verifikasi tanda tangan ganda dalam proses pencalonan kepala daerah.
Namun, situasi serupa dipastikan tidak lagi terjadi saat ini. Penegasan legitimasi organisasi kini merujuk pada satu kepemimpinan yang sah di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono.
"Alhamdulillah sekarang sudah selesai ya. Memang di sini kelemahan kita terus terang tidak bisa menutup mata, di PPP akhir-akhir ini sudah beberapa kali muktamar selalu ada dualisme kepemimpinan. Tetapi kalau sekarang berbeda dengan tahun kemarin, kalau kemarin kan ada dua Surat Keputusan (SK), satu SK DPP ke A, dua SK DPP ke B, jadi bingung. Sehingga di saat ada seorang mau mencalonkan Walikota atau Bupati harus ada tanda tangan dua. Nah, sekarang tidak ada, cuma satu kepada Pak Muhammad Mardiono," ujar Uu kepada awak media.
Dengan rampungnya penataan tersebut, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu menegaskan bahwa seluruh struktur partai di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat kini berada dalam garis komando yang tunggal. Hal ini juga berlaku di Kota Depok, di mana kepengurusan DPC Depok dipimpin oleh Mazhab dan telah mengantongi SK yang sah secara definitif.
"Artinya, tidak ada lagi dualisme kepemimpinan hanya satu di atas adalah Pak Mardiono, di DPW Jabar adalah saya, dan juga di kota Depok adalah Pak Mazhab," tegasnya.
Lebih lanjut, tokoh yang juga berasal dari kalangan pengasuh pondok pesantren di Tasikmalaya ini mengimbau seluruh kader dan pengurus di berbagai daerah untuk fokus menjalankan program partai secara optimal.
Ketiadaan dualisme di tingkat DPC se-Jawa Barat dinilai menjadi modal penting bagi partai untuk meningkatkan efektivitas kerja politik menjelang berbagai agenda strategis ke depan.
"Sudah clear ya, kalau dahulu SK DPC ada dua. Ada SK DPC yang dari kelompok A, ada SK DPC di kelompok B, jadi bentrok pastinya. Kalau sekarang sudah tidak ada SK dua, jadi sudah clear ya, tidak ada lagi permasalahan," pungkasnya.
Penyelesaian dualisme ini menandai fase baru bagi PPP Jawa Barat untuk memperkuat soliditas internal, merangkul berbagai elemen masyarakat, serta mempersiapkan langkah-langkah konsolidasi struktural secara lebih terfokus dan berkelanjutan terutama menghadapi Pemilu 2029 mendatang. (Risky)



