 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi Kamil Syaikhu saat acara reses |
inijabar.com, Kota Bekasi - Maraknya potensi tindak kejahatan lingkungan membuat warga di wilayah RW 04, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, mendesak pemerintah daerah meningkatkan sarana pendukung sistem keamanan lingkungan (siskamling).
Minimnya alokasi anggaran operasional, hingga keterbatasan fasilitas pemantauan, dinilai menjadi penjelas utama rentannya wilayah pemukiman dari ancaman aksi kriminalitas.
Keluhan tersebut mengemuka dalam kegiatan serap aspirasi Reses III Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil Syaikhu, bersama warga RW 04 Teluk Pucung, Bekasi Utara.
Dalam forum tersebut, warga mendorong Pemkot Bekasi melakukan pemetaan di titik-titik rawan kejahatan. Mereka meminta adanya pengadaan kamera pengawas (CCTV), serta perangkat komunikasi handy talky (HT) guna mempermudah respons cepat petugas ronda saat terjadi kondisi darurat.
Menanggapi keluhan masyarakat, Kamil menegaskan bahwa penanganan keamanan wilayah, tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada kesadaran swadaya masyarakat tanpa adanya intervensi APBD.
"Keamanan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada warga. Perlu ada kolaborasi nyata antara masyarakat dan pemerintah, termasuk dukungan anggaran serta fasilitas pendukung yang memadai," ujar Kamil, Senin (12/10/2026).
Sebagai bentuk komitmen awal dan merespons kebutuhan mendesak di lapangan, Kamil secara pribadi memberikan bantuan finansial untuk pembenahan pos keamanan di lingkungan RT 02 RW 04 Teluk Pucung.
Bantuan perbaikan fisik pos ronda tersebut diharapkan dapat memicu semangat gotong royong warga serta meningkatkan kenyamanan petugas jaga malam saat mengamankan pemukiman.
"Pemetaan wilayah rawan, pemasangan CCTV, hingga ketersediaan alat komunikasi harus menjadi bagian prioritas Pemkot Bekasi untuk memperkuat siskamling," tegas Kamil.
Ia berjanji, akan mengawal seluruh usulan pengadaan fasilitas CCTV, alat komunikasi HT, dan dana pendampingan siskamling ini ke dalam pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar diakomodasi oleh dinas terkait pada tahun anggaran mendatang. (Pandu)
