INIJABAR.COM, Kota Bekasi- Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah, diminta melibatkan kepala daerah terpilih dalam pembahasan dan penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan 2018.
Hal itu disampaikan Walikota Bekasi terpilih Rahmat Effendi, usai penetapan Walikota Bekasi terpilih oleh KPUD Kota Bekasi, Sabtu (11/8/2018). Ia mengaku sampai saat ini, belum dilibatkan dalam pembahasan perubhlahan APBD 2018.
"Saya berpesan kepada Pj. Walikota Bekasi, untuk bersama-sama dengan kita. Karena filosofi APBD mulai dari 2018 setelah perubahan," ungkap Pepen sapaan akrab Walikota terpilih periode 2018-2023 ini.
Menurutnya, pembahasan perubahan RPJMD perubahan 2018 adalah titik nol untuk menghasilkan APBD 2019. Dan itu imbuhnya awal kerja dari pemerintah kepala daerah terpilih untuk mengakomodir program yang harus diwujudkan.
Ia mengingatkan bahwa kepala daetah Kota Bekasi, sesuai jadwal akan dilantik 20 September 2018. Artinya hanya tinggal beberapa waktu lagi.
"Saat ini, kami memang diluar Pemerintahan. Kapasitas kita baru ditetapkan melalui keputusan KPUD, belum ditetapkan melalui keputusan Kemendagri,"papar Ketua Partai golkar Kota Bekasi ini.
Untuk itu ia menghimbau kepada aparatur Pemerintah Kota Bekasi. Jika merasa butuh dan perlu, dilibatkan dalam pembahasan program APBD harus diajak. Dan kami tambahnya tak mungkin meminta dilibatkan, menimbang status masih diluar pemerintahan.
Ditanya apakah telah melakukan komunikasi dengan Pj. Walikota agar dilibatkan dalam pembahasan APBD dan RPJMD, Pepen mengatakan jika ia telah menugaskan tiga orang tim tetapi masih tahap proses.
"Mudah-mudahan dapat diakomodir Pemkot Bekasi, karena sebelumnya kan belum ada kepastian hukum. Dan sesuai penetapan KPUD artinya kepala daerah terpilih telah memiliki kepastian hukum dan semoga bisa menjadi petimbangan Pemkot Bekasi akan keberadaan kepala daerah terpilih," ujar Bang Pepen.(min)
