 |
| Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum |
INIJABAR.COM, Bandung
– Sembilan orang tersangka itu kasus dana hibah di Tasikmalaya tahun 2017 yakni
Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir, Kabag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya
Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, Inspektorat Kabupaten
Tasikmalaya Endin, PNS di bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadian
Muharam, PNS di Kesra Kabupaten Tasikmalaya Eka Ariansyah. Bakal segera
disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung.
Penyidik Direskrimsus Polda Jabar telah melimpahkan berkas
berikut sembilan tersangka dan barang bukti ke Kejati Jawa Barat, Senin kemarin
(26/11/2018).
Selain itu ada pejabat pemerintah, dua warga sipil bernama
Lia Sri Mulyani dan Mulyana, serta seorang petani, Setiawan ikut dibui.
Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan sesuai dengan
kebutuhan penyidik kejaksaan. Setelah berkas penuntutan selesai pihaknya baru
akan melimpahkannya ke pengadilan. Untuk sementara para tersangka masih
diperiksa di gedung Aspidsus Kejati Jabar.
”Nanti langsung kita tahan di Kebonwaru. Insya allah
secepatnya dilimpahkan ke pengadilan,” kata Koordinator Kejati Jabar Andi
Adikawira Putra di Kantor Kejati Jabar, Jalan LL. RE Martadinata, Kota Bandung.
Saat persidangan nanti, kata Andi, akan ada 15 saksi dalam
kasus dana hibah Kabupaten Tasikmalaya. Namun, dari belasan saksi yang akan
dihadirkan tersebut, tidak ada nama mantan Bupati Tasikmalaya, yang sekarang
menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.
”Dari daftar saksi yang ada, mantan Bupati Tasikmalaya, Uu
Ruzhanul Ulum tidak tercatat sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dana
hibah APBD Tasikmalaya 2017, dengan sembilan tersangka. Dan itu dipastikan
karena Uu tidak terlibat kasus ini,” tegas Andi yang juga ketua Tim JPU dalam
kasus itu.
Dia menyebutkan alasan tak masuknya nama Uu dalam daftar
saksi karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum berkaitan dengan Bupati
Tasikmalaya saat itu.
Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD, mengatur soal peran administrasi
kepala daerah dalam penyaluran dana hibah.
Misalnya, diatur di Pasal 14, kepala daerah menetapkan
daftar penerima hibah melalui sebuah keputusan. Daftar itulah yang menjadi
dasar pemberian dana hibah. Ditanya soal peran administrasi kepala daerah
tersebut, jaksa tetap menyebut tidak ada keterlibatan Uu.
”Mekanisme penganggarannya semua ada di Sekretaris Daerah
(Abdulkodir.red), karena sekda selaku Ketua TP4D,”pungkas Andi.(AS)
