 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi |
inijabar.com, Kota Bandung- Banyak kepala daerah rasanya wajib mencontoh sikap dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tidak mau menerima langsung pemberian award atau penghargaan yang terkait dirinya sebagai kepala daerah tingkat provinsi.
Bahkan pria yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) ini menolak mengangkat piala Persib Juara Liga 1 padahal beberapa pemain Persib sudah meminta nya untuk mengangkat piala tersebut.
"Saya tidak bersedia mengangkat piala Persib Juara karena itu hak pemain bukan hak saya,"ucap KDM saat mengklarifikasi melalui kanal tik tok nya.
Dirinya bahkan menunjukan mengambil uang pribadinya dari Bank BJB yang akan diberikan kepada pemain Persib sebagai bonus.
Dana total sebesar Rp1 miliar tersebut berasal dari tabungan pribadinya dan hasil penjualan empat ekor sapi dari peternakannya.
Dan di depan anggota DPRD Jawa Barat KDM memberikan langsung uang tersebut kepada Adam Alis salah satu pemain Persib saat Paripurna DPRD Jabar disaksikan juga perwakilan BPK RI Jabar dan Kejaksaan Tinggi Jabar.
KDM bahkan dipuji Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman yang menyatakan, baru kali ini mendapat pemimpin daerah yang unik seperti KDM.
"Saat ada bencana, dia (KDM) lebih dulu ada di lokasi daripada kami (bawahan). Tapi ketika dapat penghargaan, beliau (KDM) meminta kami yang menerima nya,"ungkap Herman.
Semenjak dipimpin KDM, sudah beberapa kali Pemprov Jabar menerima berbagai penghargaan. Namun tak ada sekalipun dirinya tampil menerima piala atau piagan penghargaan yang diberikan dari berbagai instansi pemerintahan pusat.
Sikap KDM menunjukan kematangan dalam leadership, dirinya tidak butuh simbol-simbol penghargaan untuk dilabelkan sebagai keberhasilan. Namun dirinya lebih ingin masyarakat Jawa Barat langsung yang merasakan manfaat dari semua kebijakan nya sebagai pemimpin di Jawa Barat.
Berbanding terbalik dengan sejumlah kepala daerah yang belum seratus hari kerja mendapatkan raihan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI atas pengelolaan anggaran.
Mereka berebut tampil lalu diberitakan sejumlah media seolah menafikan kerja birokrasi bawahannya. Namun sebaliknya ketika ada kesalahan, maka sang kepala daerah buru-buru membantah terlibat atas kesalahan tersebut. Itulah realita.
Ditulis oleh: H.Bambang Sunaryo- praktisi hukum.(*)
