INIJABAR.COM, Bandung - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Barat tercatat belum menyerap anggarannya secara maksimal. Dari 45 OPD, sebagian di antaranya baru mampu menyerap anggarannya kurang dari 85 persen.
Hal tersebut diungkapkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa. Menurut Dia, hingga akhir minggu lalu, APBD Jabar 2018 yang nilainya mencapai Rp35,75 triliun baru terserap Rp32,26 triliun atau 90,22%. Penyerapan anggaran paling rendah dialami oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar yang memiliki anggaran Rp1,23 triliun dan baru terserap Rp778,43 miliar.
"Selanjutnya Dinas Perumahan dan Pemukiman baru Rp110,95 miliar dari Rp151,14 miliar," sebut Iwa, beberapa hari lalu.
Sementara itu, OPD lain yang belum maksimal serapan anggarannya, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar yang baru menyerap anggarannya 75,1 persen dari total anggaran yang dimilikinya sebesar Rp221,33 miliar.
Sedangkan serapan anggaran di bawah 85 persen juga dialami Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jabar, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar.
"OPD yang serapan anggarannya di bawah 85 persen perlu terus kita dorong untuk mempercepat pembayaran belanja modalnya. Kalau itu sudah masuk (dibayar), maka penyerapan akan melesat. Ini OPD yang kita pantau sampai masa akhir, kami lihat masih ada waktu," terang Iwa.
Dia melanjutkan, penyerapan anggaran paling moncer ditunjukan Sekretariat DPDR Jabar yang telah menyerap anggarannya sebesar 99,72 persen atau 86,78 miliar dari total anggaran yang dimilikinya sebesar Rp87,03 miliar.
"Satpol PP dari Rp29,64 miliar sudah terserap Rp29,37 miliar. Ini catatan kami dari 45 OPD terkait," katanya.
Menurut Iwa, selain volume yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, lambannya penyerapan anggaran tahun ini dikarenakan sikap kehati-hatian dalam proses pencairan.
Setiap pencairan anggaran, kata Iwa, harus dilengkapi berbagai aspek normatif. Meski begitu, pihaknya menargetkan, serapan anggaran hingga akhir tahun ini mencapai 93-95 persen. Iwa menegaskan, target tersebut sesuai dengan nilai total dana belanja yang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
"Ini akan diketahui pada 2 Januari 2019 nanti, antara 93-95 persen. Namun, kita pastikan realisasi penyerapan anggaran 2018 secara kuantitatif lebih besar dibanding 2017. Kami juga mengantisipasi jika persentasenya sama atau lebih rendah dibanding 2017 lalu," jelasnya.
Iwa mengaku, pihaknya kini berkejaran dengan waktu. Selain menggenjot penyerapan anggaran, pihaknya tengah berupaya agar APBD Jabar 2019 sudah menjadi produk hukum pada 31 Desember 2018 nanti.
Saat ini, tambah Iwa, Pemprov dan DPRD Jabar terus mempercepat jadwal rapat Badan Anggaran terkait hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas Rancangan APBD Jabar 2019.
"Kami harap pekan ini sudah diproses, pekan ini perda (peraturan daerah APBD Jabar 2019) mulai dibahas, sehingga hari terakhir 2018 sudah ada peraturan daerah yang berisi penjabaran APBD 2019," pungkasnya.
