 |
| Tersangka Bupati Bekasi yang dijuluki Si Raja Bongkar, Ade Kuswara Kunang (tengah) dan ayah nya (peci putih) H.Kunang dan seorang pengusaha swasta |
TIGA tersangka sudah ditetapkan KPK Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang dijuluki 'Si Raja Bongkar'. Ayah Bupati H.Kunang dan Kontraktor. Sebuah segitiga klasik: kuasa, keluarga, dan uang. Tapi publik bertanya: siapa yang menandatangani proyek?
Dalam setiap Operasi Tangkap Tangan (OTT), selalu ada satu nama yang jarang muncul di awal yakni PPK (Pejabat Pembuat Komitmen. Bukan karena perannya kecil, justru karena terlalu penting untuk disebut terburu-buru. Di Bekasi, pola itu kembali terlihat.
Dalam kasus ini PPK dianggap seperti 'Ratu' yang bisa jadi penentu arah bisa juga mengikuti titah sang Raja.
Nama yang Tidak Disebut, Tapi Selalu Hadir
Proyek senilai Rp9,5 miliar bukan angka karangan. Angka itu lahir dari perhitungan. Dari HPS. Dari nomenklatur kegiatan. Dari dinas teknis. Artinya, sejak awal, seseorang di dalam birokrasi sudah tahu.
Namun KPK belum menyebut kepala dinas atau PPK mana pun. Bukan lupa. Ini strategi.
Dalam banyak kasus, KPK membiarkan aktor teknis tetap di tempatnya, bekerja seperti biasa, sambil meninggalkan jejak. Karena PPK adalah satu-satunya pejabat yang tidak bisa berdalih “tidak tahu”.
Mutasi: Pintu Masuk PPK
Isu mutasi di Bekasi yang mendadak menguap bukan kebetulan. Di banyak daerah, mutasi bukan soal penyegaran, tapi persiapan anggaran.
PPK yang patuh dipindah. Yang kritis disingkirkan. Yang bisa 'kerja sama' dipasang.
Kalau proyeknya untuk 2026, maka PPK-nya harus disiapkan sejak 2025. Ijon tidak hanya berlaku untuk proyek, tapi juga untuk jabata.
PPK dan Dosa Administrasi
Berbeda dengan kepala daerah yang bisa berlindung di balik kebijakan, PPK hidup di dunia tanda tangan. Setiap paraf adalah bukti. Setiap spesifikasi adalah jejak.
Karena itu, dalam banyak OTT, PPK tidak ditangkap lebih dulu, tapi dijerat lewat dokumen, lalu ditawari dua pilihan: diam atau bicara. Dan biasanya, mereka bicara.
Uang Tidak Pernah Nyasar
Uang Rp4,6 miliar yang disebut sebagai uang muka ijon tidak mungkin berhenti di satu titik. Dalam praktik umum, uang itu dipecah seperti untuk pengaman politik, untuk perantara, dan untuk memastikan proyek nanti 'tidak macet'.
PPK adalah simpul terakhir sebelum proyek sah. Tanpa dia, semua uang itu berisiko hangus.
Kenapa Bekasi Belum Sampai ke PPK?
Karena penyidikan belum selesai. Karena KPK masih mengunci aktor besar lebih dulu. Karena PPK bukan target awal, tapi kunci pengembangan.
Begitu satu PPK bicara, biasanya proyek lain ikut terbuka, tahun anggaran melebar, dan daftar nama bertambah.
Akhir yang Sudah Bisa Ditebak
Di hampir semua kasus ijon proyek, ceritanya sama. Kepala daerah jatuh lebih dulu. PPK menyusul belakangan. Kepala dinas biasanya datang terakhir, dengan wajah kaget yang sama sekali tidak meyakinkan.
Bekasi tinggal menunggu waktu. Karena dalam negara yang anggarannya sudah dijual sebelum tahun berjalan, yang paling berbahaya bukan mereka yang berjanji, tapi mereka yang menandatangani.
