 |
| Ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang nampak disegel KPK |
PASCA penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kunang dan ruang Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Disporbud) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), otomatis ruang kerja Ade Kunang itu sudah tidak bisa digunakan selama kepentingan penyelidikan belum tuntas.
Lalu kasus apakah yang sedang ditangani KPK Di balik garis merah yang membentang di pintu kekuasaan itu, berhembus isu lama yang tak pernah benar-benar mati di birokrasi daerah, dugaan jual beli jabatan.
Obrolan digrup WA maupun di area publik Bekasi ada juga yang menyangkal bukan kasus jual beli jabatan, mengingat setiap mutasi yang dilakukan Bupati Ade Kunang selalu sejuk bahkan jika dibanding dengan di Kota Bekasi mutasi lebih kontroversi dan gaduh dari soal nepotisme, dari staf jadi lurah, mantan narkoba jadi camat, dokter jadi kasie layanan di kelurahan dan lainnya
Isu ini di Kabupaten Bekasi justru tenggelam oleh sorotan publik terhadap mutasi pejabat yang dinilai 'biasa saja', bahkan kalah riuh dibandingkan mutasi di lingkungan Pemkot Bekasi. Padahal, sejarah penindakan KPK menunjukkan: mutasi sering kali bukan akar masalah, melainkan pintu masuk.
Mutasi Sunyi, Aroma Transaksi?
Secara kasat mata, mutasi pejabat di Kabupaten Bekasi dalam setahun terakhir tampak normatif. Tidak ada lonjakan protes terbuka, tidak ada demonstrasi masif ASN, tidak pula gaduh di media sosial.
Namun di kalangan internal birokrasi, cerita berbeda beredar pelan:
Jabatan strategis diisi figur tertentu dengan kecepatan tak lazim
Beberapa pejabat non-job mendadak 'hidup kembali'
Ada ASN yang naik jabatan meski rekam jejak kinerjanya minim
Polanya klasik. Tenang di permukaan, bergelombang di bawah.
Kenapa Jual Beli Jabatan Selalu Berkelindan dengan Disporbud?
Fakta bahwa KPK ikut menyegel ruang Disporbud menambah lapisan kecurigaan. Dispora bukan sekadar dinas teknis olahraga. Di banyak daerah, dinas ini sering menjadi:
Pengelola hibah dan bantuan organisasi
Pintu masuk dana event, sponsorship, dan kegiatan kepemudaan
Ruang kompromi antara politik, komunitas, dan anggaran
Jika jabatan di dinas seperti ini 'diperdagangkan', maka yang dibeli bukan sekadar kursi, tetapi akses terhadap aliran anggaran.
Mengapa Bekasi Kabupaten Terlihat Lebih 'Sepi' Dibanding Kota?
Pemkot Bekasi kerap menjadi langganan sorotan karena dinamika politiknya yang terbuka dan gaduh. Sementara Kabupaten Bekasi, dengan wilayah luas dan birokrasi gemuk, justru cenderung:
Konflik diselesaikan di ruang tertutup
Transaksi kekuasaan berlangsung tanpa gaduh
Media dan publik disuguhi narasi administratif
Kesunyian ini berbahaya. Karena jual beli jabatan justru tumbuh subur di ruang yang terlalu rapi untuk dicurigai.
Segel KPK: Petunjuk, Bukan Akhir
KPK tidak menyegel ruangan tanpa alasan. Penyegelan biasanya berkaitan dengan:
Pengamanan dokumen
Penelusuran alur keputusan
Pemetaan aktor yang terlibat
Jika isu jual beli jabatan benar menjadi fokus, maka yang dicari bukan hanya siapa yang memberi dan menerima, tetapi:
Siapa perantara
Di jabatan apa transaksi terjadi
Untuk kepentingan anggaran apa jabatan itu 'dibeli'
Pertanyaan Kritis yang Harus Dijawab
Tulisan ini tidak bermaksud menghakimi, tetapi mengingatkan publik untuk tidak terbuai kesunyian.
Apakah mutasi yang tampak wajar menyimpan transaksi di balik meja?
Apakah Disporbud hanya kebetulan ikut terseret, atau memang simpul penting?
Mengapa sorotan publik begitu cepat beralih, padahal segel KPK masih terpasang?
Sejarah penindakan korupsi mengajarkan satu hal: jual beli jabatan jarang meledak dengan suara keras. Ia bocor perlahan, hingga suatu hari gedung kekuasaan disegel tanpa peringatan.
Bekasi hari ini berada di persimpangan. Apakah penyegelan ini hanya episode singkat, atau awal pembongkaran praktik lama yang selama ini nyaman bersembunyi di balik kata “mutasi”?
Waktu dan KPK yang akan menjawab. Namun tugas publik dan pers adalah satu: tetap bertanya, meski suasana terlihat tenang.
