|
Menu Close Menu

Dewan Ini Bilang 1 Tahun Pepen-Tri Raport Merah

Rabu, 18 September 2019 | 12.16 WIB
Anggota DPRD Kota Bekasi, ABDUL rojak
inijabar.com, Kota Bekasi- Setahun yang lalu tepatnya tanggal 20 September 2018, Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Tri Adhianto dilamtik oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Bandung.

Sejak pelantikan tersebut tercatat ratusan penghargaan diterima oleh Pemkot Bekasi termasuk raihan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Namun lain menurut catatan Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Demokrat, Abdul Rojak yang biasa dikenal dengan sapaan bang Jek ini.

"Satu tahun pemerintahan Pepen-Tri saya kasih nilai raport merah di segala bidang. Ratusan penghargaan yang didapat Pemkot termasuk WTP menjadi tidak berarti bagi masyarakat Kota Bekasi,"ungkapnya pada inijabar.com. Rabu (18/9/2019).

Abdul Rojak menuturkan, di bidang kesehatan ada program unggulan Rahmat Effendi yakni Kartu Sehat berbasis NIK yang justru menjadi bumerang dengan terhutang ratusan milyar di rumah sakit swasta yang bermitra dengan KS. 

"Itu kan saat ini KS seperti buah simalakama Karena kurangnya kajian awal dan pengawasan lemah sehingga serapan anggarannya jadi membengkak dari pagu anggaran yang ditetapkan. Kedepan perlu evaluasi terhadap program ini,"bebernya.

Di bidang pendidikan, kasus terbaru yang beberapa hari lalu di SDN Pekayon Jaya 3 sampai 2 tahun siswanya belajar tidak pakai meja dan bangku.

"Apapun alasanya itu fakta betapa pelayanan di bidang pendidikan dasar masih lemah. Apalagi sekolah tersebut berada tidak jauh dengan kediaman Walikota Bekasi. Belum lagi soal penerimaan siswa baru tiap tahunya selalu bermasalah,"kata Abdul Rojak.

Selain itu, di bidang anggaran saat ini adanya pemotongan honor RT RW serta kader Posyandu sangat tidak rasional dan juga kenaikan PBB hingga 400 persen dikeluhkan masyarakat.

"Saya banyak menerima keluhan dari masyarakat termasuk RT RW dan kader Posyandu soal pemotongan honor. Belum lagi soal kenaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang naiknya hingga 400 persen, itu yang saat ini dikeluhkan pembicaraan masyarakat Kota Bekasi saat ini,"tandasnya.

Bang Jek juga menyesalkan Walikota dalam menyikapi kegalauan dengan masyarakat malah bermain isu bergabung dengan DKI Jakarta. Yang justru itu bukan keinginan masyarakat Kota Bekasi.

"Alasan yang dikemukakan oleh Rahmat Effendi di hadapan media yang menyatakan penyebab defisit karena faktor dirinya cuti dari jabatan saat Pilkada 2017 dan menyalahkan Penjabat (Pj) Walikota saat itu yang kebetulan sudah meninggal dunia, sebagai sikap yang tidak bijak dan hanya mencari-cari alasan saja,"pungkasnya.(*)
Bagikan:

Komentar

<---PASNG IKLAN--->
<---PASANG IKLAN--->