 |
| Sejumlah warga apartemen Kalibata City saat menyambangi kantor P3SRS |
inijabar.com, Jakarta - Sejumlah warga apartemen mendatangi kantor Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Kalibata City, untuk menuntut transparansi pengelolaan, khususnya dokumen laporan keuangan terkait pengelolaan dana bersama.
Salah satu warga berinisial MHI mengatakan, kedatangan mereka ke kantor P3SRS di Tower Kemuning lantai 1, Senin (22/12/2025) tadi, untuk meminta dokumen laporan keuangan yang dinilai tidak kunjung diberikan.
"Kami sudah berkirim surat tiga kali untuk meminta dua hal, yakni pertemuan dengan pengurus P3SRS dan permintaan dokumen seperti Laporan Keuangan, Berita Acara Serah Terima (BAST), serta dokumen lain yang sesuai peraturan wajib disediakan pengurus P3SRS bagi seluruh pemilik," ujar MHI dalam keterangan tertulisnya.
MHI menuturkan, minggu lalu pengurus mengaku sedang sibuk mempersiapkan rencana tahun depan sehingga tidak bisa menemui warga. Namun, dokumen yang diminta seharusnya sudah tersedia.
"Hari ini kami hanya meminta dokumennya saja agar bisa dipelajari, tetapi tetap tidak diberikan," katanya.
Menurut MHI, pengurus P3SRS dalam Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) pada 22 November 2025, melalui Sekretaris P3SRS, telah berjanji akan menunjukkan kepada peserta rapat yang meminta agar dokumen diberikan ke pemilik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Ketentuannya jelas, setiap pemilik berhak mendapatkan salinan dokumen seperti Laporan Keuangan lengkap yang telah diaudit beserta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), sejak sebelum P3SRS terbentuk hingga sekarang, Berita Acara Serah Terima pengelolaan, serta dokumen lain sebagai bagian dari transparansi," lanjut MHI.
Persoalan transparansi semakin menjadi perhatian warga, sejak RUTA memutuskan kenaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rata-rata sebesar 14,7 persen. Untuk tipe tertentu, kenaikan bisa mencapai sekitar Rp 1,3 juta rupiah per tahun. Padahal, menurut MHI, berdasarkan laporan keuangan yang dipaparkan, P3SRS disebut memiliki surplus dana.
Sementara itu, warga lain penghuni Apartemen Kalibata City berinisial BHN, menilai kenaikan IPL tersebut tidak rasional mengingat kondisi keuangan P3SRS yang surplus.
"Seharusnya, saat kondisi surplus, IPL tidak perlu dinaikkan, bahkan bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban warga di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit," papar BHN.
BHN menyatakan, ia melihat reaksi yang dinilai aneh dan tidak wajar, dari beberapa pemilik unit saat keputusan kenaikan IPL diumumkan.
"Anehnya, sesaat setelah RUTA ditutup dan keputusan kenaikan IPL dan sinking fund diumumkan, beberapa orang ada yang terlihat berjoget-joget kegirangan, seolah sedang memenangkan sesuatu. Secara logika dan akal sehat, kenaikan IPL dan sinking fund semestinya disikapi dengan keprihatinan, bukan kegembiraan," ungkap BHN.
Senada, warga berinisial MLA menyebutkan, mayoritas penghuni menolak kenaikan IPL berdasarkan polling yang dilakukan di berbagai grup WhatsApp dan Telegram warga.
"Hingga saat ini, lebih dari 1.000 warga telah menyatakan menuntut transparansi dan tidak setuju IPL naik. Yang setuju bisa dihitung dengan jari. Ini aneh, lalu di mana ratusan orang yang sebelumnya terlihat bergembira saat IPL dinyatakan naik?" ucap MLA.
Selain itu, salah satu warga berinisial TMJ menegaskan, perjuangan menuntut transparansi belum selesai. Warga akan terus mendesak pengurus P3SRS, agar menyerahkan seluruh dokumen yang diminta.
"Ini menyangkut bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, serta uang bersama milik sekitar 13.000 pemilik unit Apartemen Kalibata City. Pengurus P3SRS harus transparan, kredibel, dan akuntabel," pungkas TMJ.
Tim inijabar.com siap menyampaikan klarifikasi atau tanggapan dari pengurus P3SRS Kalibata City, jika terdapat perkembangan terbaru terkait polemik tersebut. (Pandu)
