inijabar.com, Kota Bekasi- Terkait pernyataan Wakil ketua DPD PDIP Jawa Barat, Mochtar Mohammad (M2) terkait keinginannya agar Tri Adhianto yang saat ini baru 1 tahun mendampingi Rahmat Effendi bisa menjadi Walikota di tahun 2020. Akhirnya menimbulkan banyak persepsi publik,
Pernyataan M2 tersebut menambah panas situasi politik di Kota Bekasi terutama hubungan PDIP dan Golkar. Pasalnya beberapa hari lalu PDIP menggalang koalisi parpol lain dan sukses membuat Golkar di Kota Bekasi tidak mendapat satu pun AKD (Alat Kelengkapan Dewan) di DPRD Kota Bekasi.
Menanggapi hal tersebut Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi, Daryanto menanggapi pernyataan mantan walikota tersebut dengan santai.
"Itu hak beliau sebagai warga negara terkait pak Tri di usung dari partai sebagai calon walikota Bekasi merupakan keputusan dari partai mereka. Tapi soal keinginannya di tahun 2020 mas Tri menjadi walikota Bekasi dibalik tersebut ada apa?,"ucap nya balik bertanya. Kamis (17/10/2019).
Sebagai mantan walikota Bekasi, kata Daryanto, sebaiknya M2 terlibat dalam memajukan kota Bekasi ide dan saran nya masih sangat di butuhkan karena beliau pernah memimpin kota Bekasi.
"Sebagai mantan walikota Bekasi sebaiknya M2 memberi ide dan gagasan untuk memajukan Bekasi, arti dari pernyataan tersebut yang tahu ya M2," pungkasnya.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik, Didit Susilo mengakui, terkait pernyataan mantan Walikota Bekasi M2 agar Wakil Walikota Tri Adhianto menjadi walikota di tahun 2020 mengundang polemik.
" Jika itu orentasi politik hal yang wajar karena parpol selalu mendorong kadernya ke puncak kekuasaan. Tapi harus sesuai prosedur dan mekanisme politik yang ada. Mungkin jika harapannya sebelum tahun 2020 itu kelakar politik saja dan pendapat pribadi," jelasnya.
Menurut Didit, bahasa politik jangan diartikan secara harafiah. Namun harus melihat secara komprehensif apa maksud dan tujuannya," Kan dikatakan kalau ada perubahan undang undang Pilkada. Sementara sampai saat ini belum ada naga- naganya. Justru yang ada wacana memilah pelaksanaan Pilres, Pilkada dan Pileg," jelasnya.
Ditegaskanya, ditengah kondisi difisit anggaran perlu semua pihak harus menjaga kondusifitas politik. Domain politik bahwa parpol tidak sekedar mengejar syawat kekuasaan, namun memaksimalkan perannya sebagai pintu gerbang untuk mensejahterakan masyarakat.
"Jika intrik politik semakin memanas dampaknya pada kebijakan, justru masyarakat yang dirugikan. Kalau dua gajah berantem kan rusak semuanya, termasuk ladangnya," terangnya. (mad/*)
