TKK Juga Manusia

Ribuan TKK Pemkot Bekasi saat dikumpulkan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi beberapa waktu lalu

JUMLAH TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di lingkup Pemerintahan Kota Bekasi sudah lebih dari 12 ribu lebih. Dan jumlah ini melebihi ASN yang berjumlah sekitar 11 ribu lebih. Masuknya TKK di lingkup Pemkot Bekasi ada melalui jalur koneksi dan jalur transaksional. Realitas di lapangan memang ada yang berani membayar puluhan juta hanya untuk menjadi TKK.

Polemik pun muncul setelah beberapa anggota DPRD Kota Bekasi mempersoalkan jumlah TKK terutama TKK non guru yang sangat besar dinilai membebani anggaran daerah.

Kondisi TKK yang hanya menerima honor sebesar Rp 3 juta per orang kini keberadaannya dilematis. Dipecat secara besar-besaran pun rasanya kurang bijak juga mengingat sisi kemanusiaan. Karena satu orang TKK pasti juga bicara keluarga seperti istri dan anaknya. Tentunya perlu kehati-hatian bagi pemerintah daerah dalam mensikapi persoalan TKK.

Ada solusi yang perlu dikedepankan dalam keberadaan TKK. Misalnya dengan memaksimalkan TKK  dengan mempekerjakannya di tiap RW yang bertugas tidak hanya pengumpul adminsitrasi sistem jemput bola yang sekarang dilakukan dengan nama staf Pamor.

Bisa ditambah petugas TKK di tiap RW menjadi 2 sampai 3 orang. Selain menjemput bola terkait pengurusan administrasi. Bisa juga jadi pemantau kebersihan dilingkungan RW dengan sistem sharing dengan ketua RW. Jadi kalau 3 orang TKK dikalikan 3 ribu RW saja sudah dapat diberdayakan sebanyak 9 ribu TKK.

Selain itu juga Pemkot Bekasi mengambil alih parkiran miliknya untuk dikelola sendiri oleh dinas terkait dalam hal ini Dishub. Dan itu bisa diberdayakan para TKK sebagai tenaga parkir.

Intinya adalah memaksimalkan keberadaan TKK sehingga tidak ada lagi oknum TKK yang menganggur atau menghabiskan waktunya di warung-warung tempat dia bekerja. Sehingga TKK juga bisa dimaksimalkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dihimpun oleh; Redaksi
Penulis; Iwan Nendi Kurniawan -Pemred inijabar.com