Jumlah Silpa 2019 Bisa Lebih Dari Rp 170 M Setelah Audit BPK Maret 2020 inijabar.com
|
Menu Close Menu

Jumlah Silpa 2019 Bisa Lebih Dari Rp 170 M Setelah Audit BPK Maret 2020

Selasa, 14 Januari 2020 | 18.26 WIB

inijabar.com, Bandung Barat- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Agustina Piryanti mengungkapkan, keuangan daerah mengalami sisa pembiayaan anggaran lebih (Silpa) kembali bertambah setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Silpa yang sudah kami bahas bersama DPRD dan sudah ketuk palu, itu diangka Rp 170 miliar. Jumlah itu tentu mengalami penurunan dibanding tahun lalu, yang tak pernah kurang dari Rp 200 miliar. Tetapi jumlah Silpa sesungguhnya akan diketahui setelah ada pemeriksaan dari BPK pada Maret 2020 nanti,” ucapnya, Senin (13/1/2020).

Sekedar diketahui, Silpa untuk tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tembus Rp 170 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan hasil hitungan antara Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB. 

Agustina menjelaskan, BPKD mencatat total realisasi belanja daerah pada 2019 sebesar Rp 2,9 triliun dari total APBD KBB Rp 3,2 triliun. Sehingga masih ada sisa anggaran Rp 330 miliar.

Dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di KBB, serapan APBD tertinggi dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran, yaitu mencapi 97 persen. Sedangkan OPD paling lesu adalah Dinas Kesehatan, yang hanya bisa menyerap anggaran sebesar 60 persen.

“Kabar baik justru datang dari target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019. Dari target awal Rp 596 miliar, pencapaian pendapatan terkunci diangka Rp 512 miliar atau 85 persen,” katanya.

Dia menuturkan, dibanding tahun lalu persentase target PAD memang menurun. Tapi, dilihat dari sisi jumlah nominal uang justru mengalami peningkatan. Hingga saat ini, sektor PAD KBB bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

“Objek pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak minirel bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” terangnya.

Dirinya menambahkan, target pajak daerah pada 2019 Rp 450 miliar, realisasinya Rp 378 miliar atau 84 persen. Dari 10 jenis objek pajak, realisasi paling tinggi dari BPHTB yang mencapai 144 persen.

“Ini transaksi tanah di KBB cukup tinggi, mudah-mudahan tahun 2020 bisa meningkat sehingga mendongkrak pendapatan asli daerah. Karena memang potensinya cukup besar juga seiring dengan perkembangan ekonomi di KBB,” tandasnya. (*)
Bagikan:

Komentar