inijabar.com, Purwakarta- Pudarnya nilai-nilai gotong-royong yang terjadi pada masyarakat desa, tentunya tidak terjadi begitu saja, namun mengalami sebuah proses karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kemudian menjadikan masyarakat pedesaan mulai berubah hingga meninggalkan kebiasaaan masyarakat desa yang penuh nuansa kebersamaan.
“Untuk menyikapi hal tersebut, diperlukan kerja keras dan kerja cerdas seluruh aparatur desa yang dipimpin kades untuk dapat memupuk kembali rasa kebersamaan tersebut. Dalam berbagai hal tentunya,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta, Purwanto kepada Awak Media Senin (6/1/2020).
Begitupun berkaitan dengan nilai-nilai gotong-royong terhadap partisipasi program pemerintah.
“Ambil contoh untuk operasional ambulan desa, setidaknya ada empat poin yang harus dipenuhi, mulai dari pajak kendaraan, pemeliharan, honor pengemudi hingga ke BBM ambulan. Dengan konsep gotong-royong dan kebersamaan, bukankah hal itu bukan sesuatu yang sulit?” kata Kang Ipung, begitu ia kerap disapa.
Menurutnya, ambulan desa yang sumber dana pengadaanya dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) itu yang merasakan secara langsung masyarakat juga.
“Jadi silahkan kelola dengan baik oleh masyarakat, salahsatunya dengan cara gotong-royong untuk operasional, mau seribu atau dua ribu, silahkan untuk yang mampu dan mau. Dan dikoordinasikan oleh aparatur desa sebagai pengelola,” tuturnya.
Jika hanya soal gotong-royong untuk operasional ambulan desa saja sulit dilakukan, opsi terakhir mengambil dana dari DBHP. Asalkan dibuatkan Peraturan Desa (Perdes)-nya.
“Silahkan, Kades dengan Bamusdes mengeluarkan perdes-nya salahsatunya dialokasikan untuk dana operasional ambulan desa. Hanya jika hal itu terjadi, tidak akan mendidik dan meningkatkan budaya gotong-royong masyarakat desa yang bersangkutan,” demikian Kang Ipung.(cep).
