|
Menu Close Menu

Kepsek SMAN 2 Bekasi Bantah Ada Penagihan SPP, Dewan Setuju SPP Gratis Dipercepat

Rabu, 01 April 2020 | 23.07 WIB

inijabar.com, Kota Bekasi- Adanya keluhan orang tua siswa SMA Negeri 2 Kota Bekasi yang mengeluhkan penagihan uang SPP dibantah oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Ekowati.

"Perasaan selama siswa belajar di rumah saya belum pernah mengeluarkan surat penagihan SPP,"ujarnya pada inijabar.com. Rabu (1/4/2020) malam.

Dijelaskan dia, kemungkinan ada guru atau wali kelas yang meminta kebijakan dari orang tua siswa agar segera membayarkan uang SPP. Pasalnya, kata dia, selama wabah corona merebak dan siswa diinstruksikan untuk belajar di rumah. Para guru tetap bekerja dari rumah.

"Kan ada guru honor yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi tapi ada juga yang tidak  dibiayai pemerintah. Di SMA 2 itu ada sekitar 50 orang guru honorer termasuk di bagian TU (Tata Usaha). Nah itu juga kan harus diperhatikan nasibnya dan mereka menginginkan tetap digaji,"ungkap Ekowati. 

Selain itu, dia menyatakan, biaya operasional untuk membayar gaji guru honorer DI sekolah tersebut sekitar Rp100 juta an.

"Ya sekitar Rp100 juta an itu anggaran operasional sekolah hanya untuk guru honor, belum yang lainnya. Tapi kami juga banyak keluhan dari orang tua siswa yang minta keringanan biaya SPP. Ini yang membuat kani harus berfikir keras bagaiamana mencaru solusinya,"tandasnya.

Dirinya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mencari solusi untuk hal ini. 

Terpisah, Anggota DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad menyatakan, program SPP gratis yang semula akan mulai diterapkan pada bulan Juli 2020 sebaiknya dipercepat melihat situasi ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi wabah corona dan harus diam rumah.

"Ya bisa aja karena kondisi (virus cotona) dipercepat SPP gratis, nanti kalau kurang anggaran kan ada momen perubahan ABPD bisa aja kita anggarkan lagi kekurangan bulan SPP nya,"ucap politisi asal PAN ini. Rabu (1/4/2020)malam.

"Ya berdasarkan situasi sekarang banyak orang di rumah, nggak bekerja. Mungkin alangkah bijak jika dipercepat adapun kekurangan uang bisa dibahas nanti di APBD perubahan,"tegasnya.(*)
Bagikan:

Komentar