Para Kades di Kab.Bandung Ketar Ketir Data Bansos dari Pemprov Jabar

Redaktur author photo

inijabar.com, Kabupaten Bandung- Kepala Desa Tenjolaya Ismanto Soemantri mengatakan, pihaknya bukan tidak setuju dengan adanya bantuan dari Pemprov Jawa Barat. Namun yang menjadi khawatiran adalah proses pembagiannya.

Terlebih bantuan tersebut hanya diberikan kepada sebagian masyarakat Jawa Barat saja. Dia menuturkan, sebetulnya data yang bisa menjadi acuan bisa berdasarkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Tahun 2020 dan non DKTS.

Namun, karena kenyataan dilapangan banyak warga yang mengalami kesulitan dikhawatirkan akan berakibat protes warga kepada kepala desa.

’’Para kepala desa khawatir akan menjadi sasarannya dan bahkan memunculkan konflik di tengah menyikapi kehawatiran para kades. Sebab, saat ini warga desa sudah banyak yang mempertanyakan bantuan itu,"ucapnya.

“Masyarakat banyak mempertanyakan kapan bantuan itu akan cair, dan mempertanyakan bantuan yang diberikan gubernur itu untuk semua masyarakat,” kata dia.

Ismantoe menambahkan, di desa Tenjolaya sendiri berdasarkan data yang dimiliki ada sekitar 700 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk dilakukan verifikasi. Namun, setelah diajukanh ke Pemprov Jabar yang memenuhi verifikasi oleh Pemprov Jabar hanya 140 KPM. 

’’Nah ini kenyataannya tidak seperti itu, karena yang terkena dampak ekonomi karena penyebaran Covid-19 sangat banyak,"katanya. 

Pemerintah, kata dia, diharapkan bisa memberikan solusi untuk masyarakat yang tidak masuk data untuk dapat menerima bantuan dari pemprov juga.

Ismantoe berharap DPRD dan Apdesi Kabupaten Bandung untuk bergerak menanggapi kekhawatiran para Kades itu. 

’’Kami khawatir kebijakan pemerintah pusat, pemprov dan Kabupaten Bandung dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 akan menjadi masalah baru di Pemerintahan Desa,’’jelasnya.(*)
Share:
Komentar

Berita Terkini