 |
| Sekretaris Komisi 1 Rizki Topananda (kiri) dan Sekretaris Komisi 2 Hj.Evi Mafrinibgsianti |
inijabar.com, Kota Bekasi- Hari ini 30 Mei 2025 genap 100 hari kerja semua kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten se Indonesia tak terkecuali walikota/wakil walikota Bekasi.
Perjalanan 100 hari kerja tentu bukan akhir penilaian karena periode kepala daerah selama 5 tahun. Namun 100 hari kerja merupakan pondasi dari kerja-kerja awal kepala daerah.
Sebagai Walikota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Walikota Bekasi Harris Bobihoe secara keseluruhan, program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi menunjukkan langkah awal yang positif dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sambil bertahap tetap melakukan evalausi dan memaksimalkan layanan publik
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi Hj.Evi Mafriningsianti dalam memberikan penilaiannya di 100 hari kerja Pasangan Tri-Harris.
Dia juga mencatat beberapa capaian yang dilakukan walikota/wakil walikota Bekasi seperti,
1. Penanganan Banjir
Setelah pelantikan, Kota Bekasi mengalami banjir di 10 dari 12 kecamatan. Pemerintah kota saat itu membentuk tim tanggap darurat untuk evakuasi, penyediaan dapur umum, layanan kesehatan, serta pembersihan drainase dan lumpur pascabanjir.
"Respon cepat , team darurat , posko dapur umum dan layanan evakuasi serta normalisasi saluran air, pembersihan secara masif dilakukan,"tutur wanita yang jugamenjabat sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Sabtu (31/5/2025).
2. Layanan publik
[cut]
Soal pelayanan publik, penerapan aplikasi Jawara telah ditindaklanjuti meski belum maksimal.
"Monitoring (pengawasan) dilakukan berkala. Pelayanan Publik Komitmen terhadap pelayanan tanpa keluhan diwujudkan melalui respons cepat terhadap pengaduan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan di berbagai sektor,"ujarnya.
3. UMKM & Ketenagakerjaan
Pelaksanaan Job Fair yang dilakukan pemerintah daerah pada bulan Maret 2025 dan menyiapkan ratusan lowongan pekerjaan sebagai langkah mengurangi angka pengangguran.
Selain itu langkah pemerintah kota Bekasi terkait program Kredit WIBU telah disalurkan kepada 620 UMKM yang ada di Kota Bekasi
Namun demikian catatan untuk mengevaluasi beberapa hal yang harus dilakukan walikota/wakil walikota Bekasi seperti
1. Kemacetan
Pemerintah segera melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan.
"Pemerintah harus menambah marka-marka jalan terutama di ruang ppublik dan pusat layanan kepada masyarakat seperti, sekolah, RS, kelurahan, kecamatan, puskesmas dan lainnya,"ungkapnya.
2. Blue Print Drainase dan Tata Kota
Pemerintah harus sungguh-sungguh melakukan penataan kota, dimulai dari sistem drainase nya (Perda sistem drainase harus disosialisasikan dan di laksanakan).
[cut]
"Penataan kota dimulai dari penertiban LSF (Sertifikat Laik Fungsi) dimulai dari gedung-gedung komersial dan juga harus ditertibkan kabel-kabel dan galian yang membahayakan lingkungan,"terangnya.
Sekedar diketahui, berikut beberapa Program Prioritas 100 hari Walikota Tri Adianto & Wakil Walikota Haris Bobihoe
1. Zero Complain / bebas keluhan . Menargetkan pelayanan publik tanpa keluhan dr masyarakat
2. Peluncuran Aplikasi Jendela Warga (Jawara) : aplikasi ini di mana masyarakat dpt menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara langsung
3. Penataan kawasan strategis : melakukan penataan di stasiun bekasi, kranji dan alun2 kota bekasi untuk meningkatkan kenyamanan dan estetika kota
4. Peningkatan Ketenagakerjaan & UMKM : mengadakan job fair bulanan , menyediakan kredit wirausaha inklusif berkualitas ( WIBU )
5. Program Beraksi / Bekasi Aksi : pelayanan publik langsung di kecamatan, melibatkan TNI , Polridan masy dlm kegiatan pelayanan dan kebersihan
6. Pelayanan ekstra oleh Dukcapil : Dukcapil membuka pelayanan pd hari sabtu utk mempermudah masy dlm mengurus administerasi
Sebelumnya penilaian berbeda dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, yang menyoroti dua program unggulan yang dicanangkan Wali Kota Bekasi di awal kepemimpinannya, yakni 'zero complaint' dan 'clean government', yang dinilai belum terealisasi optimal di 100 hari kerja pemerintahan.
[cut]
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi itu mengungkapkan, jargon 'zero complaint' yang digaungkan Wali Kota Bekasi belum terbukti di lapangan
"Yang pertama tentang zero complaint, yang menjadi tagline atau menjadi jargon Wali Kota ketika awal mula dilantik. Sedangkan hari ini kita lihat bahwa di 100 hari kerja ini cukup banyak komplain beberapa hal yang menjadi permasalahan di masyarakat," ujar Rizki dalam selepas acara, Senin (19/5/2025).
Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah kota, merespon dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dikeluhkan masyarakat tersebut.
Selain itu, Rizki juga menyoroti program 'clean government' yang digadang-gadang menjadi fokus Wali Kota Bekasi, namun justru ternoda dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan pejabat aktif di lingkungan Pemkot Bekasi.
"Yang kedua terkait clean government, yang juga menjadi statement Wali Kota di awal dilantik, yang disebut menjadi fokus beliau, tapi ternyata justru di 100 hari kerja ini ada peristiwa dugaan salah satu kepala dinas aktif di Kota Bekasi menjadi tersangka kejaksaan," tegasnya.
Rizki menekankan, hal tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota, untuk membuktikan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.(*)
