 |
| Lokasi sepadan kali di wilayah Rw 03 Kelurahaan Perwira Kecamatan Bekasi Utara yang akan digusur. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi merespons aspirasi warga RW 03, Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, terkait kejelasan pembangunan pasca rencana penggusuran yang sempat menuai penolakan karena ketiadaan anggaran dan konsep matang dalam APBD 2025.
Ketua RW 03, Wahyudi, menyampaikan apresiasi atas tanggapan positif Pemkot Bekasi, yang kini telah memberikan kepastian anggaran pembangunan jalan penghubung Perumahan Bintang Metropolitan hingga Vila Mas Garden.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi, yang telah mendengar aspirasi masyarakat khususnya warga RW 03," ujar Wahyudi saat ditemui wartawan, Rabu (4/6/2025).
Tokoh masyarakat yang sebelumnya vokal menentang rencana penggusuran tanpa kejelasan tersebut, mengonfirmasi bahwa Pemkot Bekasi telah memberikan respons konkret terhadap kekhawatiran warga.
"Saya sampaikan, bahwa Pemkot Bekasi telah merespons dan mendukung pembangunan jalan bilamana pembongkaran dilakukan," jelasnya.
Wahyudi menambahkan, pihaknya telah memperoleh jaminan dari Pemkot Bekasi mengenai alokasi anggaran yang sempat menjadi pokok permasalahan utama, dalam rencana penggusuran di RT 01 RW 03 tersebut.
"Ketika kami mempertanyakan terkait progres pembangunannya, Pemkot menjanjikan telah menganggarkan pembangunan jalan di wilayah kami," kata Wahyudi.
Respons positif tersebut mengubah sikap warga, yang sebelumnya menolak keras rencana penggusuran, karena ketidakjelasan anggaran dan konsep pembangunan yang matang.
"Saya sebagai ketua RW.03 yang mewakili warga, merasa senang mendengar berita ini, karena pemerintah sudah mendengar aspirasi dari masyarakat kami," ungkap Wahyudi.
Ketua RW yang sempat mengancam akan berdiri paling depan melawan rencana penggusuran itu, kini menyatakan dukungan penuh terhadap program Pemkot Bekasi.
"Dan kami sebagai ketua RW 03 dan RT bersama warga, kami mendukung penuh program pemerintah Kota Bekasi demi terwujudnya Kota Bekasi semakin keren," tegasnya.
Wahyudi juga meluruskan persepsi yang berkembang terkait penolakan warga, terhadap rencana penggusuran sebelumnya. Menurutnya, warga tidak pernah menolak secara fundamental, melainkan hanya meminta transparansi dan kejelasan.
"Saya tegaskan sekali lagi, sebelumnya itu kami bukan menolak programnya, tapi kami hanya minta kejelasan akan jadi apa wilayah kami pasca penggusuran," pungkas Wahyudi.
Perubahan sikap ini menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah, antara pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan.
Kasus Kelurahan Perwira dapat menjadi contoh, bagaimana aspirasi masyarakat yang disampaikan secara konstruktif, dapat mendorong pemerintah memberikan respons yang lebih baik dan transparan. (Pandu)
