 |
| Warga RW 03 Perwira saat memprotes penggusuran |
inijabar.com, Kota Bekasi - Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam merencanakan penggusuran di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, dipertanyakan setelah tidak adanya kejelasan anggaran dan konsep pembangunan yang matang.
Ketua RW.03, Wahyudi mempertanyakan, apakah rencana penggusuran tersebut hanya sekadar meniru tren kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, namun tanpa persiapan yang memadai.
Wahyudi mengungkap, proyek pembangunan taman dan gapura yang menjadi dalih penggusuran bangunan liar di RT.01 RW.03, ternyata tidak memiliki alokasi anggaran yang jelas dalam APBD Kota Bekasi.
"Bagaimana mungkin merencanakan penggusuran, untuk pembangunan jalan penghubung Perumahan Bintang Metropolitan hingga Vila Mas Garden, tapi tidak ada anggarannya di APBD?" ujar Wahyudi, di kantornya, Jumat (29/5/2025).
Wahyudi mempertanyakan, apakah Pemkot Bekasi telah melakukan kajian dampak sosial, terhadap warga yang akan terkena penggusuran. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan ditanggung masyarakat.
"Apakah Pemkot sudah memikirkan nasib puluhan keluarga, yang akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian?" tanya Wahyudi.
Ia merasa heran, atas minimnya informasi detail yang diberikan pemerintah, terkait rencana penggusuran tersebut.
"Sampai sekarang tidak ada penjelasan jelas tentang relokasi warga, kompensasi, atau timeline pembangunan. Bagaimana kita bisa percaya ini adalah kebijakan yang serius?" ujar Wahyudi.
Wahyudi juga mempertanyakan urgensi penggusuran yang direncanakan Pemkot Bekasi. Ia menilai, tidak ada alasan mendesak yang mengharuskan penggusuran dilakukan dalam waktu dekat.
"Kalau memang untuk estetika kota, kenapa tidak ada sosialisasi bertahap dan perencanaan yang melibatkan warga?" ucap Wahyudi.
Menurutnya, jika serius dengan rencana penggusuran, seharusnya ada roadmap yang jelas mulai dari perencanaan, sosialisasi, hingga eksekusi yang mempertimbangkan aspek humanis.
"Saya akan berdiri paling depan melawan rencana yang tidak jelas ini. Kami menolak keras penggusuran yang tidak memiliki konsep matang," tegas Wahyudi.
Ia mendesak Pemkot Bekasi untuk transparan, terkait perencanaan anggaran dan memberikan jaminan, bahwa pembangunan akan benar-benar terealisasi setelah penggusuran dilakukan.
"Kalau serius, tunjukkan dokumen perencanaan yang lengkap, bukan sekadar wacana," tantang Wahyudi.
Namun ia turut menegaskan, masyarakat bukan menolak tanpa dasar, mereka mendukung program pemerintah, selama anggaran pembangunan pasca penggusuran jelas.
"Kami menolak bukan tanpa dasar, masyarakat sebenarnya mendukung saja kok, asal kami ditunjukkan anggaran konsep pembangun pasca penggusuran," tukasnya.
Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam menerapkan kebijakan penggusuran, sehingga tidak bisa sembarangan meniru model dari daerah lain. (Pandu)
