Bahas Teknis PPDB 2020, Komisi IV Sepakati 25 Persen Jalur Affirmasi Bagi Siswa Miskin inijabar.com
|
Menu Close Menu

Bahas Teknis PPDB 2020, Komisi IV Sepakati 25 Persen Jalur Affirmasi Bagi Siswa Miskin

Kamis, 04 Juni 2020 | 16.56 WIB

inijabar.com, Kota Bekasi- Anak-anak tidak mampu kota Bekasi bisa sekolah di SMP Negeri melalui 25 persen jalur afirmasi. Hal tersebut menjadi salah satu poin kesepakatan dalam rapat antara Komisi IV DPRD Kota Bekasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada Kamis (4/6/2020) di kantor DPRD Kota Bekasi. 

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi Hj Evi Mafriningsianti membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi media.

"Iya salah satu nya keputusan 25 persen jalur afirmasi untuk siswa tak mampu. Kita Komisi IV awalnya mengusulkan 20 persen berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tapi alhamdulillah disepakati dengan Disdik naik menjadi 25 persen. Kita akan kawal yang 25 persen ini terutama akibat dampak dari pandemi covid 19 saat ini,"ucapnya. Kamis (4/6/2020). 

Politisi asal PAN ini juga menjelaskan, rapat tersebut mengagendakan terkait kesiapan teknis PPDB. Dalam rapat tadi juga menghadirkan pihak Telkom sebagai penyedia sistem PPDB from home.

"Agendanya memang membahas teknis PPDB termasuk kesiapan Telkom sebagai penyedia sistem nya. Makanya dihadirkan pihak dari Telkom nya,"ujarnya. 

Hj Evi menambahkan untuk Jalur Zonasi kuotanya sebanyak 50 persen. Sedangkan untuk yang Perpindahan Tugas diberi kuota sebanyak 3 persen dan kuota anak guru juga diberikan sebesar 2 persen jadi total 5 persen.

"Untuk jatah anak guru dan pindah tugas, total nya 5 persen. Sedangkan Jalur Prestasi harus menunjukan SKNRR (surat keterangan nilai Rata-rata Raport) dengan kuota sebesar 18 persen, itu yang tidak berbatasan. Tapi untuk yang berbatasan dengan perbatasan antar kelurahan sebesar 3 persen plus sisanya sebesar 15 persen,"jelasnya.

Untuk jalur prestasi, lanjut Evi, diantaranya prestasi di bidang olahraga/seni dan lainnya atau non akademik kuotanha sebesar 2 persen. Komisi IV juga, sambung dia, ingin memastikan terkait kesiapan teknis, karena server Telkom dan Dukcapil harus terintegrasi. 

"Besok Jumat (5/6/2020) ada uji coba sistem PPDB di kantor wali kota. Soal data orang miskin dari Dukcapil dan validasiny di Dinsos. Sekali lagi 25% jalur Afirmasi akan kita kawal, kita pastikan orang miskin yang baru akibat dampak covid 19 bisa tervalidasi di Dinsos agar punya kesempatan sekolah di negeri,"pungkasnya.(*)
Bagikan:

Komentar