inijabar.com, Kota Bandung- Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, ulama saat ini harus terlibat dalam urusan politik, bahkan ulama itu sendiri yang mau menggeluti dunia politik praktis.
Menurutnya, ulama yang aktif di bidang politik, akan menjadi referensi umat dalam menentukan sikap politik.
Terlebih, sosok ulama adalah sosok yang dikenal sebagai pemandu umat (Islam) karena penguasaannya terhadap ilmu agama.
"Kehadiran ulama dalam dunia politik akan menjadi referensi umat dalam menentukan pilihan politik. Pilihan politik akan sesuai dengan keimanan, ketaqwaan, dengan keilmuan agama. Maka mutlak dibutuhkan kehadiran ulama dalam event politik," ucapnya di Bandung, Jumat (26/6/2020).
"Jangan sampai (pengalaman) saya pernah masuk ke satu ponpes besar, saya minta dukungan, Kiyai disana malah bilang, 'Jang Uu akang ma bade ikhfa dina politik, bade nyelametken lembaga.' Berbicara seperti itu, kami harap prinsip- prinsip seperti itu ada perubahan lah. Mohon maaf kepada ulama kami bukan menggurui atau apa, tapi supaya kita punya keinginan diwadahi oleh tata negara," tambah Uu yang juga Panglima Santri Jawa Barat.
Sehingga, dengan aktifnya ulama dalam perpolitikan baik legislatif maupun eksekutif. Maka akan hadir keputusan yang sesuai keinginan para ulama.
Sehingga apapun dinamika yang terjadi saat ini, bukan jadi ajang antar- golongan untuk saling menyalahkan. Justru dinamika inilah tantangan sekaligus ladang amal bagi para ulama untuk andil kedalam politik.
"Seandainya situasi hari ini ada hal yang tidak sesuai dengan hati dan nurani para Kiyai, jadi harapan kami para kiyai harus terjun kembali ke dunia perpolitikan.
Termasuk didalamnya adalah politik praktis. Jangan menganggap bahwa urusan politik bukan urusan kiyai, bukan urusan ajengan, sehingga kiyai seolah- olah Apriori dan dingin dalam dunia perpolitikan, hanya berfokus pada dunia tarbiyah sementara siyasah ditinggalkan," katanya.
Uu mencontohkan, bahwa di alam demokrasi setiap masyarakat memang bisa menyuarakan aspirasi. Bahkan dengan berbagai cara, sampai lewat aksi turun ke jalan. Tapi tetap saja, sebanyak apapun masa yang turun ke jalan.
"Jadi jangan menyalahkan orang lain kalau ada situasi politik yang dianggap para kiyai tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Jangan sampai nasi sudah menjadi bubur baru teriak. Tapi dalam proses 'mengolah nasi' menjadi bubur para kiyai apriori.
"Tidak ada cara lain kecuali dengan mekanisme yang diatur undang- undang yakni dengan proses politik," tegasnya.(Fii)
