inijabar.com, Indramayu- Kuasa Hukum DPD Golkar Kabupaten Indramayu, Mahpudin, meminta kepada penyidik Reskrim Polres Indramayu, untuk segera menangkap Anggota DPR RI Daniel Muttaqin Syafiudin (DMS) dan Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, dan Hilal Hilmawan.
Keduanya dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga telah melakukan pengrusakan terhadap barang di Kantor DPD Partai Golkar Indramayu, Jum'at(24/7/2020) kemarin.
Penegasan itu disampaikan, dalam konferensi pers di Mapolres Indramayu usai melaporkan tindak pidana disaksikan masyarakat banyak berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan (STBPL) nomor : STBPL/B/294/VII/2020/SPKT I pada tanggal 25 Juli 2020 kemarin.
"Kami secara resmi melaporkan perbuatan hukum saudara Anggota DPR RI Daniel Muttaqien Syafiudin dan Hilal Hilmawan ke Polisi atas kerusakan beberapa barang milik DPD Partai Golkar Indramayu," kata Mahpudin di Mapolres, Sabtu(25/7/2020).
Menurutnya, Daniel Muttaqin Syafiuddin sebagaimana diketahui dalam video yang sudah beredar baik di media online maupun media sosial telah sengaja merusak gembok kunci pagar depan sebelah barat dengan palu dan menjebol pintu utama belakang DPD Partai Golkar Indramayu.
"Ini diluar konteks politik, ada kader Partai Golkar yang juga calon Bupati Indramayu mempertontonkan di depan umum telah melakukan perbuatan pidana yakni merusak barang dan mempertontonkan perilaku premanisme dan arogansinya di depan publik" tutur Mahpudin.
Sedangkan Hilal Hilmawan, kata dia, diduga turut bersama - sama melakukan pengrusakan terhadap pintu kantor DPD Golkar, pasca pendukung DMS yang dikomandoinya mencoba untuk melakukan penguasaan fisik Sekretariat DPD Partai Golkar Indramayu yang aktifitas selama ini dilakukan oleh pengurus sah hasil Musda X pada 16 Juli 2020 kemarin.
"Daniel itu kapasitas di DPD Golkar Indramayu sebagai apa ?, Kalau kader Golkar iya, tapi bukan dengan cara merusak, tindakan pidana dan premanisme itulah yang kami persoalkan termasuk perbuatan Anggota DPRD Jabar Hilal Hilmawan," ucapnya.
"Dan kami mohon tegakkan proses hukum dan keadilan tanpa memandang siapa dan apa latar belakangnya. Yang kami tuntut murni persoalan hukumnya. Hukum harus tegak lurus, tidak urusan dengan kontek politiknya" tuturnya.(Sai)
