inijabar.com, Ciamis- Munculnya penyebaran covid 19 di cluster MTQ Subang, saat beberapa ASN dan kontingen MTQ asal Ciamis ditemukan positif Covid19. Ini besar kemungkinan akan terus bertambah jika kontak erat mulai di test Swab.
Menanggapi tersebut, Sekretaris umum PPDI (Persatuan Perangkat Daerah Indonesia) Ciamis Ahmad Himawan merasa prihatin. Masyarakat dinilai sangat acuh dan mungkin mulai bosan dengan protokol kesehatan.
"Kalau mau jujur, Kita kehabisan amunisi di awal perang melawan pandemi, sebenarnya pada saat diputuskan karantina lokal terbatas oleh bupati, situasi nya belum terlalu berbahaya, sayang nya saat itu semua energi dan anggaran dihabiskan di awal, dan hari ini saat pandemi mulai menyerang lagi, Nakes (tenaga kesehatan) dan aparatur pemerintahan sudah kehabisan energi, di lain sisi warga masyarakat mulai lelah dan bosan,"ujarnya. Rabu (30/9/2020).
“Terus terang saya pesimis masyarakat mau mentaati protokol kesehatan, sekalipun ada ancaman sanksi, ini bukan masalah kesehatan semata, ini ada tekanan ekonomi, psikologi, dan juga tidak bisa dipungkiri ada aroma politik, seharus nya penanganan nya tidak hanya di bebankan kepada dinas kesehatan saja,”tutur pria yang akrab disapa mas Ahim ini.
Stigma negatif kepada warga yang terinfeksi virus ini juga membuat Nakes makin sulit mengontrol penyebaran virus.
“Sulit memetakan penyebaran karena warga cenderung tidak jujur dan malu mengakui jika pernah kontak dengan orang yang positif, kalau sudah gini ya sulit melakukan tracking kontak erat,"ucap Mas Ahim
Masuk di bulan Oktober ini, kata dia, Desa di kabupaten Ciamis mayoritas sudah menyerap dana desa dan menggunakan nya untuk berbagai kegiatan, arti nya di tataran pemerintah desa, sudah tidak ada lagi anggaran yang bisa di refocusing.
“Angaran sudah terserap, kalau ada perintah membuat Satgas Covid 19, Pemdes akan kesulitan dalam pendanaan, dana desa tahap 3 sudah dibelanjakan masker dan dibagikan ke masyarakat, jika kenaikan angka covid terus bertambah ini sangat berbahaya,” lanjutnya.
PPDI berharap Pemerintah Kabupaten, propinsi, dan pusat lebih fokus ke penanganan covid 19, percuma rasa nya melaksanakan pembangunan jika kesehatan belum pulih. Harus juga dulakukan evaluasi, sosialisasi tentang covid 19 belum sepenuh nya clear, stigma negatif diatas adalah bukti nya, padahal covid bukan penyakit yang memalukan untuk di akui.
"Warga masyarakat harus di edukasi, bukan ditakut takuti dengan sanksi, warga harus menggunakan masker karena sadar fungsi masker, bukan karena takut kena sanksi,"tandasnya.
“Saya berharap seluruh elemen bersama sama melakukan penanganan covid 19, aparatur tidak bisa bekerja maksimal jika warga tidak satu pemahaman, Covid 19 ada terlepas dari hadir secara alami ataupun konspirasi, yang jelas tidak ada pilihan lain, mari semua peduli pada penanganan Pandemi,"pungkasnya.(*).
