KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya 2 Periode Ini Suap Alokasi Anggaran DAK 2018 inijabar.com
|
Menu Close Menu

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya 2 Periode Ini Suap Alokasi Anggaran DAK 2018

Jumat, 23 Oktober 2020 | 21.07 WIB



inijabar.com, Jakarta-Guna menjalani protokol kesehatan Wali Kota Tasikmalaya 2 Periode BBD harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kuningan sejak hari ini jumat (23/10/2020).


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka BBD  dalam perkara dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya, TA 2018. Sebelumnya, pada 26 April 2019 KPK telah menetapkan BBD sebagai tersangka.


Rencanananya BBD akan menjalani penahanan untuk proses penyidikan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Gedung ACLC KPK, Kav C1, Jakarta.


"Untuk kepentingan penyidikan, setelah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 33 orang dan 2 orang ahli, KPK melakukan penahanan tersangka BBD selama 20 hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020," seperti tertulis dalam pointers konferensi pers KPK yang diterima redaksi, Jumat (23/10/2020).


Perkara tersebut merupakan hasil pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang diawali dengan OTT pada Jumat, 4 Mei 2019 di Jakarta.


Dalam tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang Rp400 juta dan telah menetapkan 6 orang tersangka, diantaranya Amin Santono (Anggota Komisi XI DPR RI), Eka Kamaluddin (Swasta/perantara), Yaya Purnomo (Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan).


Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Ahmad Ghiast (Swasta/kontraktor), Sukiman (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019), Natan Pasomba (Pelaksana Tugas dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua).


Saat ini, keenamnya telah di vonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Adapun kasus tersebut bermula sekitar awal tahun 2017. Tersangka BBD diduga bertemu dengan Yaya Purnomo untuk membahas alokasi DAK TA 2018 Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan itu, Yaya Purnomo diduga menawarkan bantuan untuk pengurusan alokasi DAK dan tersangka BBD bersedia memberikan fee jika Yaya Purnomo bersedia membantunya untuk mendapatkan alokasi DAK.


Pada Mei 2017, pemerintah Tasikmalaya mengajukan usulan DAK reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana TA 2018 untuk Kota Tasikmalaya kepada Pemerintah Pusat dengan total sebesar Rp 32,8 Miliar dan juga DAK Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp53,7 Miliar antara lain untuk bidang jalan senilai Rp47,7 M dan Bidang Irigasi senilai Rp5,94 Miliar.


Sekitar bulan Agustus 2017, tersangka BBD kembali bertemu Yaya Purnomo. Dalam pertemuan tersebut, tersangka BBD meminta bantuan Yaya Purnomo untuk peningkatan Dana DAK Tasikmalaya TA 2018 dari tahun sebelumnya dan kemudian Yaya Purnomo berjanji akan memprioritaskan dana untuk Kota Tasikmalaya.  Bahwa setelah adanya komitmen Yaya Purnomo akan memberikan prioritas dana kepada Kota Tasikmalaya maka tsk BBD diduga memberi uang sebesar Rp200 juta kepada Yaya Purnomo.


Pada bulan Desember 2017, setelah Kementerian keuangan mempublikasikan alokasi DAK untuk pemerintah daerah termasuk di dalamnya untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya, tersangka BBD diduga kembali memberikan uang kepada Yaya Purnomo melalui perantaranya sebesar Rp300 juta.


Setelah ada pengurusan dan pengawalan anggaran oleh Yaya Purnomo kemudian pada tahun anggaran 2018 Kota Tasikmalaya memperoleh dana DAK TA 2018 untuk Dinas Kesehatan sekitar Rp29,9 Miliar, DAK prioritas daerah sekitar Rp19,9 Miliar dan DAK Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp47,7 Miliar.


Kemudian pada sekitar April 2018 tersangka BBD kembali memberikan uang Rp200 juta kepada Yaya Purnomo yang diduga masih terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya TA 2018 tersebut. Atas perbuatannya, tersangka BBD disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;


Kemudian pada sekitar April 2018 tersangka BBD kembali memberikan uang Rp200 juta kepada Yaya Purnomo yang diduga masih terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya TA 2018 tersebut. Atas perbuatannya, tersangka BBD disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;


Dengan adanya penahanan tersebut, KPK mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pengajuan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.


"Menghindari praktek gratifikasi dan suap, dan kepada aparatur pengawas Internal di instansi terkait, baik pusat atau daerah agar lebih serius menjalankan tugasnya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi,"tandasnya. (*)

Bagikan:

Komentar