inijabar.com, Kota Bekasi- Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi Hj Evi Mafriningsianti menyebut bakal mengundang Dinas Pendidikan Kota Bekasi terkait persiapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka awal tahun 2021.
"Besok Rabu siang (25/11/2020) kita panggil Disdik untuk menjelaskan persiapan KBM tatap muka,"jelas politisi asal PAN ini. Senin (23/11/2020).
Dia menjelaskan, pihak DPRD juga merespon banyak keluhan masyarakat, orangtua pada khususnya yang melihat kejenuhan anak-anaknya dalam belajar dan terkendala masalah kuota dan jaringan.
"Menjawab kejenuhan dan kendala kuota ini kemudian Walikota Bekasi menyampaikan akan dibukanya kegiatan KBM di sekolah. Ini juga melihat tren penyebaran covid 19 yang semakin menurun dan angka kesembuhan bagi pasien juga tinggi sekitar 93%,"ucap Hj Evi.
Selain itu, kata dia, Bekasi masuk zona merah dengan 7325 kasus. Lalu test rapid dan swab yang massif memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penyebaran covid.
"Dari beberapa pertimbangan di atas sehingga wajar ketika walikota merspon dengan menyatakan kegiatan KBM bisa dilaksanakan tentu ini dengan pertimbangan yang sangat matang . hanya yang penting adalah kesiapan Disdik terkait dengan strategi pemeblajaran dengan system off line /luring dan kesiapan secara infrastruktur nya,"tuturnya.
Sedangkan soal tahapanya yang harus disiapkan diantaranya yakni, Disdik menyiapkan strategi pembelajaran dengan system luring dan control kesiapan infrastruktur yang memadai dalam rangka kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
"Selain itu Systemnya bottom up, pihak sekolah yang mengajukan kepada Disdik dan nanti Disdik akan meminta kepada Mendikbud untuk mempertimbangkan dibuka nya KBM,"bebernya.
DPRD Kota Bekasi sebagai fungsi kontrol melihat pentingnya monev (monitoring dan evaluasi) agar sekolah yang berkeinginan membuka pembelajaran dengan luring sudah siap dengan prasyarat dan ketaatan terhadap protocol kesehstan,"tegasnya
Hj Evi meminta pelaksanaan system KBM tatap muka harus dengan pertimbangan matang, kesiapan yang matang terkait dengan infrastruktur yang memadai, persetujuan orangtua, komite sekolah.
"Terpenting merujuk kepada izin dari Kemendikbud. Seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan kbm terbuka,"pungkasnya.(*)
