Oleh: Mugni Muhit, S.Ag, S.Pd., M.Ag.
MANIFESTASI sistem ekonomi dan keuangan syariah dewasa ini ditengarai telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari data statistik layanan keuangan syariah di Indonesia, menunjukan adanya peningkatan yang menggembirakan. Berbagai sektor layanan ekonomi dan keuangan syariah, baik ritel maupun non ritel, baik yang beririsan dengan kebijakan fiskal maupun moneter, angkanya naik dari semula 9% tahun 2019, kini 2021 mencapai 21%, ada kenaikan 11%.
Namun demikian, meskipun ada fakta yang menggembirakan, tidak berarti telah optimal, justru di samping ada hal yang pantas didengar, juga ada hal yang tak sedap. Bahwa antara konsepsional dengan data faktual di lapangan, terdapat kesenjangan. Kesenjangan tersebut dipicu oleh kredibilitas dan kafasitas sumber daya manusia. Para alumni prodi ekonomi syariah di seluruh Indonesia, hampir mencapai 86% tertolak di dunia industri. Ada kecenderungan tidak adanya link and mach antara core, konten dan materi utama program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi. Kurikulum prodi ekonomi syariah banyak yang belum kompatible substansinya dengan dunia industri sebagai user penyerap lulusan ekonomi syariah.
Berbagai tantangan di era industri dan disrupsi ini bermunculan, dan karenanya perguruan tinggi islam khusnya, dituntut untuk segera melakukan reformulasi dan restrukturisasi substansi kurikulum. Problem lain yang saat sedang menggejala di tubuh perguruan tinggi penyelenggara program studi, termasuk ekonomi syariah, adalah persoalan nomenklatur yang semakin menunjukan gejala yang problematik. Problem ini ketara saat para alumni mendaftarkan diri untuk bekerja atau mencoba bergabung dengan kepegawaian pemerintah sebagai calon ASN, faktanya banyak yang tertolak, layu sebelum berkembang. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan nomenklatur keahlian antara job yang dibutuhkan di dunia industri dengan kompetensi lulusan yang bersenjangan.
Peluang dan tantangan bagi sistem ekonomi dan keuangan syariah sejatinya mendapatkan perhatian serius dari stakeholeder. Para akademisi, teoretisi, dan praktisi, serta pejabat terkait, segera merapat dan bincangkan rumusan strategis untuk menyikapi dan melawan fakta-fakat buruk sebagai penyakit mematikan kemajuan.
Revolusi industri di era digital dan disrupsi yang tengah bergerak kencang di masa kini, harus dihalau oleh aktualisasi nilai islam pada kontek kontemporer yg dinamis. Instutusi pendidikan hrs mampu melahirkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan indusri hari ini. Maka para penyelenggara pendidikan tinggi dituntut untuk revolusi kurikulum, sebab kurikulum amat sangat menentukan konten dan kualitas yang harus sesuai dengan perubahan zaman, teknologi dan industri.
Kurikulum adalah racikan kompetensi yang menggambarkan secara komprehensip mengenai kafasitas lulusan. Di mana aspek soft skill dan hardskill harus senantiasa menjadi fokus central kajian. Dalam kebijakan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinghi Nomor 20, dinyatakan bahwa perguruan tinggi seyoyanya menghadirkab kurikulum berbasis KKNI. Di samping itu kebijakan kemendikbud atas pendidikan, ditegaskan bahwa lembaga pendidikan harus melakukan reformasi dan adaptasi dengan paradigma kampus merdeka dan merdeka belajar. Konsekwensi logisnya adalah kurikukum diminta secara tegas memunculkan kejelasan profile dan capaian pembelajaran dan standar kompetensi lulusan (SKL).
Kurikulum yang ideal dan relevan dengan tuntutan industri dan user adalah kurikulum yang memiliki distingsi dan kualifikasi kompetensi. Para tendik pun dituntut untuk menguasai berbagai metode dan model evaluasi pembelajaran yang berkesesuaian, tentu saja sesuai kebutuhan institusi dan industri. Dengan begitu, budaya dan daya intelektual, daya keterampilan, dan kepribadian, mesti diinternalisasikan pada kurikukum, sehingga kurikulum itu selalu adaptip, responsip, dan inklusive dengan perkembangan iptek dan pasar sebagai user.
